Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Kombes Agus Riyanto menegaskan institusi Polri siap dikritik masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM. Polri menjadi sorotan masyarakat terkait penanganan peristiwa di Poso. “Kita terbuka menerima kritik. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat menemukan atau melihat dan melihat hal-hal yang tidak sesuai maka bisa dilaporkan ke Polri,” ujarnya di Mabes Polri, Jumat (01/2).
Agus menuturkan dalam penanganan sebuah perbuatan pidana di lapangan Polri kerap mengacu pada peraturan dan prosedur yang ada. Namun tidak jarang di lapangan nyawa anggota kepolisian mendapat ancaman. Itupula yang menyebabkan anggota polisi harus sigap.
Ia mengatakan idealnya anggota kepolisian menjalankan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan. Namun faktanya, kata Agus di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Teroris dan pelaku pencurian motor misalnya. Menurutnya pelaku teroris dan curanmor kerap berlaku nekat. Tidak jarang, anggota kepolisian yang bertugas di lapangan menjadi korban. Terpenting, polisi dapat menngabil langkah tegas dan terukur. “Cuma situasi di lapangan itu berbeda dengan yang kita bayangkan, dan bisa berubah dengan yang ada,” imbuhnya.
Ia tak menampik Komnas HAM kerap menilai Polri sebagai insitusi yang sering melakukan pelanggaran HAM. Namun hal itu menjadi bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap Polri agar dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar HAM. Menurutnya, selain Komnas HAM yang memiliki data terkait dugaan pelanggaran HAM, Polri serupa. “Data Komnas HAM akan kita bandingkan dengan data kami. Kita siap menerima koreksi,awasi dan tegor kami,” pungkasnya.