Untuk meredakan suhu yang memanas di Poso, Zaenal Ma'arif meminta Kepala Polri Jend. (Pol) Sutanto untuk menarik Densus 88. Secara pribadi saya meminta Kapolri menarik Densus 88 supaya ummat Islam di seluruh pelosok Indonesia tidak marah, ucap Zaenal.
Tapi Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendy Djamin tidak sependapat dengan usul penarikan Densus dari Poso. Masalahnya bukan pada ditarik atau tidak ditarik. Tapi lebih pada bagaimana pemerintah membangun sebuah manajemen sektor keamanan disana. Khusus untuk situasi seperti di Poso, perlu manajemen yang lebih hati-hati.
Pendekatan Militer
Menurut keterangan Zaenal, Pimpinan DPR dalam waktu singkat akan segera bersikap dengan membentuk dan memperkuat Tim Poso yang selama ini ada. Sementara, anggota Komisi I yang juga tergabung dalam Tim Poso R.K. Sembiring menyatakan kondisi di Poso semakin tidak menentu saat Komado Operasi Keamanan (Koopskam) ditarik. Padahal, menurut Sembiring, kondisi relatif stabil saat masih ada Koopskam.
Pernyataan Sembiring ini disesalkan Rafendy. Menurut pengamatannya, sampai saat ini dirinya tidak melihat satu upaya atau operasi militer yang bisa dikatakan berhasil. Karena berdasarkan catatan kita, di sana sepanjang tahun terus terjadi tindak kekerasan. Jadi sulit bagi saya untuk menyetujui pernyataan yang mengatakan bahwa Koopskam berhasil menekan angka kekerasan disana, ujar Rafendy.
Sementara, anggota Tim Poso lainnya, Rendy Lamajido mengaku kecewa dengan tindakan Densus 88 yang menurutnya berlebihan dan lebih mengedepankan pendekatan militeristik. Rendy, yang juga anggota Komisi I, mengharapkan Polri bertindak sebagai pengayom.
Penegakan Hukum
Segendang sepenarian, Rafendy berpendapat Pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum dan keamanan di Poso. Jika tujuan yang diinginkan adalah perdamaian, urai Rafendy, Pemerintah harus memikirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Misalnya, membangun kepercayaan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat pasca konflik.
Kalau penegakkan hukum digunakan pemerintah sebagai dalih menggunakan pendekatan militeristik, itu seperti perang, karena ternyata pendekatan militeristik digunakan sebagai strategi dalam penegakkan hukum, urai Rafendy.
