Hal ini juga dirasakan Mahendradatta. Menurutnya Densus tidak lagi menegakkan asas praduga tak bersalah dalam persoalan DPO. DPO inikan masih dalam taraf penyidikan, mengapa penagkapannya seperti mau menangkap teroris kelas wahid. Diserbu dan ditembak, sesal Mahendradatta yang mengaku tidak akan segan mengajukan praperadilan terhadap Polri dalam perkara ini.
Menyambung Mahendradatta, Rafendy meminta Polri memperhatikan kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kalau ada orang yang masuk DPO, harus jelas apa alasan kejahatan yang dilakukannya, terus sejak kapan DPO. Sebagai contoh kita lihat kemarin waktu beberapa orang yang masuk DPO berhasil ditangkap. Setelah diperiksa, kemudian dilepaskan karena tidak ada bukti yang kuat.
Selain membentuk dan memperkuat Tim Poso, Komisi III DPR juga berencana mengirimkan tim lain ke Poso. Temuan dari Tim Komisi III ini akan dijadikan bahan rapat kerja dengan Kapolri dan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan.
