PP INI Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Perkumpulan
Terbaru

PP INI Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Perkumpulan

Agar kalangan Notaris dapat mempunyai pegangan dalam menjalankan profesi jabatannya perihal pembuatan akta perkumpulan yang diminta masyarakat. PP INI menyatakan kesiapannya memberi masukan terhadap RUU Perkumpulan berikut Naskah Akademiknya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit

Karena itu, PP INI sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan pembahasan RUU Perkumpulan agar kalangan Notaris nantinya mempunyai pegangan yang rigid dalam menunaikan jabatannya perihal pembuatan akta perkumpulan yang diminta oleh masyarakat.

“Nanti kita rumuskan, ada tim perumus. Dari beberapa permasalahan, mengenai akta perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kita beri masukan supaya jelas. Jadi (nantinya) tidak kepada dua instansi kita daftarkan, kalau di Mendagri dengan Surat Keterangan Terdaftar sudah cukup. Tapi kalau di Kemenkumham ada SK,” sambung Tri Firdaus.

Menurutnya, harus segera diambil jalan tengah agar mencegah terjadinya overlapping antara kedua institusi. Nantinya, rumusan yang dibuat oleh tim perumus INI atas RUU Perkumpulan akan dijadikan usulan yang diberikan kepada pemerintah.

“RUU Perkumpulan ini sudah sangat lama, perlu ada pembahasan yang lebih komprehensif lagi dengan melibatkan banyak stakeholder. Banyak hal yang sebenarnya harus diatur RUU Perkumpulan. Termasuk misal definisi perkumpulan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, kewenangan siapa, lembaga mana yang melakukan pembinaan, itu hal-hal yang harus diatur ulang UU,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Organisasi PP INI Taufik.

Hukumonline.com

Kepala Bidang Organisasi PP INI Taufik.

Selain RUU Perkumpulan menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, Notaris juga sangat membutuhkan kepastian hukum dengan adanya RUU ini. Mengingat pekerjaannya dalam membuat akta perkumpulan, masih banyak Notaris yang kebingungan dalam menentukan landasan hukumnya. “PP INI menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan terhadap RUU Perkumpulan maupun Naskah Akademik RUU Perkumpulan.”

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info