Disebutkanpada pasal ini juga,keharusan adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal apabila ada pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK ingin beralih status sebagai pegawai KPK.
Setelah Pasal 5, PP hasil revisi disisipkan pasal baru, yakni Pasal 5A. Pada pasal tersebut, diuraikan bahwa pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat ditarik oleh instansi asal setelah empat tahun melaksanakan tugas. Penarikan ini boleh dilakukan dengan ketentuan karena tindakan itu menyangkut pembinaan karir atau dalam rangka promosi jabatan bagi pegawai negeri tersebut.
Selain itu, penarikan dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Yaitu, apabila semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan pegawai negeri tersebut di KPK telah terselesaikan.
Dalam bagian penjelasanketentuan pasal ini, disebutkan contoh tugas dan tanggung jawab yang telah terselesaikan. Seperti, untuk penyidik, tugas dan tanggung jawab pekerjaan penyidik diselesaikan sampai berkas lengkap (P21). Dan untuk jaksa penuntut umum, tugas dan tanggung jawab pekerjaannya diselesaikan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan.
Lagi-lagi, koordinasi antara dua pimpinan lembaga penting dalam pasal penarikan ini. Karena di ayat (3) dijelaskan bahwa penarikan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK oleh instansi asal itu sebelumnya harus melalui berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Pada pasal yang sama, juga disebutkan adanya kewajiban KPK untuk membuat laporan kinerja pegawai negeri yang dipekerjakan kepada instansi asal setiap akhir tahun.
Belum seumur jagung PP revisi SDM KPK ini disahkan Presiden, seorang advokat, Habiburokhman berencana melakukan uji materil.Menurutnya, rencana itu tinggal menunggu waktu saja.
“Jadi, tapi tunggu sudah dimuat di berita negara dulu,” tulis Habiburokhman dalam pesan singkatnya, Jumat (21/12).
