Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan pasal dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat Muhammad Nazaruddin dalam kasus wisma atlet.
"Itu perkembangan yang bagus. PPATK mendukung KPK maupun penegak hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengaitkannya dengan UU TPPU," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, saat jumpa pers di Jakarta, Senin (13/2).
Menurut dia, penggunaan pasal dari UU TPPU ini lebih adil karena jika hanya dijerat dengan UU Korupsi dapat menjangkau pihak penerima aliran dana hasil korupsi tersebut.
"Dalam penerapan UU TPPU, pembuktian lebih gampang karena pihak penerima dan pemberi punya kontribusi. Semua bisa ditunjuk, semua bisa diproses tanpa pandang bulu," kata Yusuf.
Kepala PPATK ini juga mengatakan bahwa penggunaan UU TPPU ini juga mempermudah "recovery" (pengembalian) dana yang dikorupsi.
"Berdasarkan pengalaman kasus Bahasim dan Gayus (kasus pajak) jumlah dana yang dikembalikan cukup besar," tuturnya.
Muhammad Yusuf juga mengungkapkan bahwa dalam UU TPPU ini ada pembuktian terbalik yang dapat dikembangkan oleh KPK untuk menjerat para koruptor.
Seperti diketahui, Nazarudin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait korupsi wisma atlet.
KPK berhasil menelusuri transaksi pembelian saham Garuda senilai Rp300 miliar oleh Nazaruddin yang diduga untuk menyembunyikan uang dari sejumlah proyek yang diterimanya salah satunya wisma atlet.
