Pada dasarnya disrupsi digital dan pemanfaatan teknologi tidak dapat dibendung lagi. Setiap harinya akan selalu ada hal baru yang dapat ditemui, dimanfaatkan, dikembangkan, dan dimonetisasi khususnya pada bidang kekayaan intelektual.
Hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan pada dasarnya merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti manusia.
Di samping kehadiran AI yang dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan manusia, ada sisi kompleksitas yang bersinggungan dengan hukumnya. Untuk itu, Managing Partner K&K Advocates, Justisiari P. Kusumah telah melihat akan ada banyak isu-isu mengenai AI dalam waktu dekat.
“Ada kasus di Amerika, pada saat proses pembuatan komik tidak ada lagi kegiatan menggambar oleh pelukisnya, yang terjadi adalah dia menggunakan AI dengan modal skenario untuk membentuk tokoh dan bentuknya lalu kemudian diterjemahkan oleh AI jadi suatu karakter. Nah pertanyaannya, siapa pemilik hak ciptanya? Apakah karya yang muncul itu dilindungi? Belum tentu karena kan yang bikin bukan manusianya,” ujar Justi saat ditemui Hukumonline, Jumat (13/10).
Baca Juga:
- Merambahnya AI ke Industri Jasa Hukum Jadi Isu Sorotan Advokat Asia Tenggara
- Law Firm Ini Klaim Jadi yang Pertama Gunakan Generative AI
Justi melanjutkan, dalam contoh pembuatan komik tersebut, komik yang dihasilkan tidak bisa menjadi objek hak cipta. Tetapi perintah-perintah yang diterjemahkan oleh AI itu yang memiliki hak cipta. Sehingga hanya narasinya saja yang dilindungi hak cipta, tetapi output gambarnya tidak. “Nah, hal-hal ini memungkinkan menjadi isu ke depannya. Memang dalam kebijakan AI di Indonesia ada kebijakannya itu bukan subjek hukum, jadi artinya AI tidak bisa memenuhi hak karena dia bukan subjek hukum,” imbuh Justi.

Ke depannya, Justi melihat penggunaan AI tidak hanya dipakai dalam industri kreasi seperti komik, film atau musik, tetapi lebih jauh dari itu AI akan menjalar hingga ke sektor pertanian, perikanan dan bidang agrikultur lainnya.
“AI ini nantinya bisa digunakan untuk mampu melihat kapan waktu yang cocok untuk menaburkan pupuk, nanti AI akan meng-capture teknologi dan dia akan mempelajari kapan sebaiknya pemupukan yang baik. Nanti itu akan di input dalam satu teknolog,i jadi tidak perlu pakai orang lagi untuk mengendalikan, dikendalikannya juga bisa dari jarak jauh. Dan itu yang sudah terjadi di beberapa negara bahkan di Indonesia juga sudah ada yang memanfaatkan itu,” ujar alumni FH Universitas Padjadjaran itu.
Dari hal tersebut, timbul isu dan pertanyaan ketika dimasukkan input perintah akankah melanggar hak cipta tertentu. Untuk hal tersebut, Justi mengatakan hal inilah yang harus dipahami oleh para praktisi hukum dan para pemanfaat AI.
“Ini potensi monetisasinya besar dan potensi permasalahannya juga besar kalau kita tidak memahaminya dari sekarang. Karena ketentuan AI ini belum ada undang-undangnya, mungkin kita harus lihat ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta soal kepemilikan produk AI,” kata dia.

Selain isu mengenai kekayaan intelektual, isu AI juga akan banyak ditemui terkait isu pidana. Justi melihat nantinya akan banyak sisi yang berseberangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan AI untuk melakukan kejahatan.
“Harus berhati-hati juga ya, sekarang itu ada yang namanya deepfake digunakan untuk membuat foto atau suara hoax yang membuat mirip dengan orang yang kita kenal. Nah itu, juga harus diantisipasi jadi nggak hanya bicara kekayaan intelektual tapi pidana juga harus ada aturannya nanti,” ujarnya.
Perkembangan zaman dan teknologi yang kian masif setiap harinya tidak bisa dibendung. Sebagai praktisi hukum, Justi mengatakan untuk bisa mencoba memahami teori hukum transformatif yang dikemukakan oleh Ahmad M Ramli.
“Teori hukum transformatif ini merupakan kegiatan manusia untuk dapat menggunakan teknologi supaya bisa saling mendukung. Nantinya mungkin ada beberapa pekerjaan yang tergerus dan ada profesi yang digantikan, tetapi kita kan harus pandai melakukan belokan untuk bisa terus bertahan,” lanjutnya.

Meski era teknologi menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, Justi berpesan untuk terus mengedepankan etika saat memanfaatkan AI. Ia pun tidak memungkiri bahwa saat ini sedang melihat potensi penggunaan AI dalam praktik pekerjaannya.
“AI ini suatu saat pasti akan mempengaruhi sistem kerja kita sebagai konsultan HKI, soal kerja repetitif dan prediktif itu sudah pasti dapat digantikan oleh AI. Saat ini dalam praktik pun kita open menggunakan AI, tapi tetap dalam finalnya ada orang untuk mengeceknya,” ujarnya.
Meski begitu, Justi mengimbau agar pengguna teknologi harus bersaing secara sehat dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Kedepannya Justi melihat potensi, khususnya dalam pemanfaatan AI dalam praktik perlindungan HKI merupakan hal yang sulit dihindari.
Sejalan dengan peluang yang ada, tentu tantangan mengikutinya. Peluang dapat dimanfaatkan dengan baik tetapi di balik itu tantangan penggunaannya harus sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.
















