Sidang lain
Hakim Tahsin dalam persidangan terpisah dengan pemohon Komunitas Advokat dan Masyarakat menjatuhkan putusan serupa. Dalam pertimbangan hukumnya, Tahsin mengakui bahwa KUHAP tidak menjabarkan secara jelas pihak ketiga berkepentingan yang dimaksud. Namun, pemohon dalam persidangan telah mendaulat Chaerul Huda sebagai pakar hukum acara pidana. Dalam keterangan Chaerul, kata Tahsin, pihak ketiga berkepentingan tidak sebatas saksi dan korban. Melainkan masyarakat. Sehingga, adokat sebagai masyarakat dapat mengajukan praperadilan demi penegakan hukum.
Advokat, menurut Tahsin adalah profesi. Sehingga, advokat dapat dikatakan bagian dari masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Namun Tahsin mengakui, bahwa dalam UU Pemberantasan Tipikor tidak mengatur hak gugat masyarakat. “Oleh karenanya pemohon tidak berkapasitas mengajukan praperadilan”.
KUHAP, sambung Tahsin, mengenal asas ‘tiada gugatan tanpa kepentingan’. Bahwa dalam kasus Anggoro dan Djoko Tjandra, hakim berpendapat keduanya sebagai korban. “Sehingga dia yang berhak ajukan praperadilan,” ujarnya.
Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, menurut hakim Tahsin, pemohon tidak memiliki bukti dari korban untuk mewakili permintaan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penuntutan. Advokat selaku pemohon tidak memiliki kapasitas berkepentingan karena terdapat korban. “Eeksepsi termohon cukup beralasan, dan eksepsi termohon dikabulkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya.
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum tiga LSM yakni Eggi Sudjana menegaskan akan mengajukan upaya banding. Menurutnya, pihak ketiga berkepentingan tidak secara gamblang dijelaskan dalam KUHAP. “Artinya, tafsir berikutnya LSM juga boleh yang peduli terhadap bangsa ini. Apalagi korupsi,” ujarnya. Sehingga, pemohon melihat terdapat celah dan peluang untuk mengajukan praperadilan. Meski sebelumnya Egi pesimis atas putusan hakim, namun sebagai pihak ketiga tetap berusaha untuk menegakan hukum. “Meskipun kansnya kecil tapi sebagai ikhtiar boleh dong. Oleh karena itu kita akan banding,” ujarnya.
Sementara perwakilan dari Komunitas Advokat dan Masyarakat, Septina P. Kusumaning mengatakan akan tetap mengupayakan upaya banding. Menurut dia, komunitas advokat tetap berusaha agar SKPP dicabut. Advokat lainnya, Slamet Yuono mengatakan akan mengambil langkah sesuai aturan hukum. Namun, formulasinya akan tetap dirumuskan oleh para advokat terkait. “Yang pasti tidak akan berhenti bukan berarti kita terima,” ujarnya. Putusan hakim masih akan dikonsultasikan dengan OC Kaligis selaku koordinator tim.
