Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan peraturan presiden (perpres) dan keputusan presiden (keppres). Hal tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2020.
"Dengan pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite," demikian bunyi Pasal 19 ayat a-r Perpres No. 82 Tahun 2020 ini. (Baca Juga: Perlu Kajian Mendalam untuk Perampingan Komisi Negara)
Tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan sebagai berikut:
1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;
2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Perprss No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistern Mangrove;
6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019;
8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization;
12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keppres No 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
14. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan;
15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor;
16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan
18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Kornite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.
Tiga tugas Komite
Dalam Perpres No. 82 Tahun 2020 ini, Presiden Joko Widodo memberi tiga tugas kepada Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni memberikan rekomendasi kebijakan strategis, mengintegrasikan kebijakan, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Komite dalam Perpres tersebut terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. “Komite Kebijakan mempunyai tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional,” tulis Pasal 3 ayat 1 huruf a Perpres tersebut.
Tugas kedua dari Komite Kebijakan adalah mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis, serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
Sedangkan tugas ketiga adalah melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
Komite Kebijakan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan enam wakil ketua yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri.
Dalam tubuh Komite Kebijakan juga terdapat Ketua Pelaksana dijabat Menteri BUMN dan dua Sekretaris Eksekutif yakni Sekretaris Eksekutif I Raden Pardede, dan Sekretaris Eksekutif II Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Raden Pardede sebelumnya dikenal sebagai ekonom senior. Sedangkan Satgas Penanganan Covid-19 sesuai Pasal 7 Perpres tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang saat ini dijabat oleh Doni Monardo.
Berdasarkan Perpres itu pula, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional diketuai oleh Wakil Menteri I BUMN yang saat ini dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin. Dalam Pasal 13 Perpres itu diatur Ketua Komite Kebijakan akan memberi laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Selanjutnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 akan menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Komite Kebijakan, serta laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan secara berkala setiap satu bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
