Kedua, Presiden Jokowi menekankan agar investasi mengikutsertakan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah di daerah. Tak ketinggalan, Presiden berharap aparat penegak hukum untuk mendukung agenda strategis ini. Jangan sampai aparat penegak hukum “menggigit” pejabat atau pelaku bisnis yang berinovasi untuk kemajuan negara. Termasuk aparat yang mengganggu dengan cara memeras.
“Ini ada di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek, langsung copot, pecat gitu saja sudah. Itu stop, kayak gitu harus stop, jangan diterus-teruskan,” tegasnya. Baca Juga: Presiden Tekankan 4 Hal Ini Terkait Program Cipta Lapangan Kerja
Pembangunan SDM
Dalam acara yang sama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian pada pembangunan SDM dan kualitas pekerja. Menurutnya, tahun depan pemerintah akan serius membina dan melatih 2 juta angkatan kerja melalui skema kartu prakerja.
Melalui pelatihan itu, Ida mengatakan para pekerja dapat meningkatkan keterampilan dan keahliannya. Bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pelatihan itu akan memberi pembekalan berupa keterampilan baru, sehingga mereka mampu memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri saat ini.
"Untuk itu, perlunya sinergi baik antara pemerintah pusat maupun daerah mulai tahap perencanaan sampai tahap implementasinya nanti," kata Ida.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Ida mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus cepat melakukan penyederhanaan regulasi. Ini merupakan kebijakan prioritas, dan bisa dimulai dengan cara menginventarisasi seluruh peraturan yang menghambat iklim investasi dan jaminan sosial terutama di bidang ketenagakerjaan.
"Dengan adanya simplifikasi ini nantinya akan berdampak positif terhadap iklim ketenagakerjaan di Indonesia baik berdampak pada masuknya investasi maupun penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)," kata Ida.
