Dalam konteks masyarakat yang masih sederhana di awal kemerdekaan, pendidikan rendah. Bahkan, sebagian anggota parlemen tidak mengerti konsep-konsep demokrasi modern tentang sistem perwakilan, pertanggungjawaban kepada konstituen, dan fungsi legislatif dari parlemen, maka sistem presidensil dianggap cocok untuk waktu itu. Lagi pula, kharisma dari pemimpin nasional masih menonjol sekali waktu itu.
Sistem parlementer tidak pernah dicoba di Indonesia dalam konteks dan kondisi masyarakat pluralistis yang cukup kompleks, di mana keterbukaaan terjadi di banyak sektor, pendidikan relatif cukup baik dan merata, dan kelas menengah relatif lebih punya basis yang membesar. Jadi menghukum sistem parlemen lebih jelek dari sistim presidensil, untuk saat sekarang ini, tidak cukup didukung oleh fakta dan substansi.
Dalam sistem presidensil, eselon satu di pemerintahan -- yang menjalankan fungsi-fungsi tehnis dan operasional -- bertanggung jawab kepada menteri, dan menteri selanjutnya sebagai pembantu bertanggung jawab kepada presiden. Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR di akhir masa jabatannya, kecuali ada peristiwa luar biasa di mana presiden dianggap tidak menjalankan konstitusi atau garis-garis besar haluan negara, dan karenanya bisa dilakukan tindakan impeachment terhadapnya di tengah masa jabatannya. Dalam sistem ini, presiden -- yang seringkali tidak mengerti masalah operasional dan tehnis pemerintahan -- diminta untuk menerima pertanggungjawaban menteri dan lebih ke bawah lagi eselon-eselon bawahan yang merumuskan dan melaksanakan hal-hal tehnis pemerintahan.
Mari kita jujur saja, bagaimana mungkin presiden seorang diri harus menerima pertanggungjawaban itu kalau seorang presiden tidak mengerti detail operasional dan tehnis pemerintahan? Di sini, peran the President Men menjadi sangat besar. Bisikan demi bisikan di belakang telinga presiden memberinya informasi kapan seorang menteri dianggap memberi gagasan yang brilian dan membantu kesuksesan pemerintahan si presiden. Atau kapan seorang menteri dianggap menjerumuskannya, atau kapan seorang menteri dianggap punya kepentingan pribadi atas kebijakannya, dan sebagainya.
Ini tentu akan sangat melelahkan presiden, karena akan banyak saat di mana dia tidak tahu lagi kebijakan tehnis dan detail mana yang benar dan mana yang salah. Satu contoh saja, presiden tentu menerima beragam pendapat menteri-menteri yang terkait, dan bisikan-bisikan orang di sekitar presiden. Belum lagi desakan-desakan dari partainya sendiri dan partai-partai lain yang besar, mengenai apa yang harus dilakukan oleh Presiden terhadap Aceh yang bergolak.
Bisikan dan desakan ini bisa sangat memusingkan. Misalnya, apakah presiden harus memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan DOM. Ataukah diperlukan sekadar keadaan darurat sipil di Aceh. Atau sudah diperlukan keadaan darurat militer? Apa implikasinya setiap pilihan tersebut terhadap anggaran, kehidupan sosial di Aceh, pendapat orang Aceh terhadap presiden, pemerintah, dan saudara-saudaranya, bangsa Indonesia dari daerah-daerah di luar Aceh, kesejahteraan dan kehidupan sosial, kegiatan-kegiatan perekonomian, pendidikan, masalah-masalah kemanusiaan, masa depan Aceh pada umumnya, dan soal-soal penting lainya. Belum lagi bagaimana implikasinya terhadap dunia internasional, iklim investasi, sampai popularitas presiden terutama dalam menghadapi pemilihan umum mendatang?
Jadi kalau presiden salah langkah dan mengambil keputusan salah yang menyangkut kehidupan begitu banyak orang di Indonesia, wajar bila tanggung jawabnya melekat pada presiden seorang. Karena semua menteri, yang lebih tahu dan terlibat dalam perumusan kebijakan, cuma pembantu yang bertanggung jawab hanya kepada presiden. Kalau kesalahan itu tidak mengakibatkan impeachment, presiden berpeluang melakukan kesalahan kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai saatnya nanti dia mempertangggungjawabkannya pada akhir masa jabatannya kepada MPR. Tapi, apa akibat pertanggungjawaban akhir tadi?
















