Maksimum yang bisa terjadi pertanggungjawaban tidak diterima, dan ia tidak terpilih lagi di pemilihan presiden mendatang. Sungguh suatu sistem yang berbahaya bagi kepentingan bangsa dan masyarakat luas bila kita punya presiden yang jelek dalam governance dan etika. Coba saja bayangkan, kalau presiden membuat kesalahan fatal dalam penentuan kebijakan Aceh, atau penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau kapan harus keluar dari program IMF, yang akibatnya bisa membekas seperti luka yang dalam kepada berapa generasi mendatang.
Dalam kabinet presidensil di Indonesia, adalah suatu keharusan bahwa seorang presiden adalah seseorang yang berpengetahuan luas, arif di dalam menyikapi masalah-masalah sensitif Indonesia yang sangat pluralistis, dan menghargai pluralisme Indonesia. Apalagi dalam tatanan politis di mana tidak ada mayoritas suara yang dikuasai oleh suatu partai politik, setiap langkah presiden juga perlu melihat posisi partai politik yang mendukungnya. Mengaku, memahami, dan menerima pluralisme sangat mudah. Tetapi menerima pendapat siapapun tanpa merah telinga dan mensejajarkan semua etnis dan keagamaan serta mereka yang berpandangan politik lain, sungguh merupakan kenyataan-kenyataan lapangan yang sulit untuk diamalkan.
Dalam sistem parlementer, perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Kebijakan eksekutif dibicarakan secara ketat dengan parlemen. Dan begitu parlemen menyetujui kebijakan tersebut, semua lini di pemerintahan dan parlemen wajib mendukung habis pelaksanaan kebijakan tersebut. Bila mana tradisi ini dilaksanakan dengan menerapkan good governance, tidak melanggar hukum yang berlaku, serta dengan selalu memperhatikan kepentingan publik, sehingga karenanya tidak ada skandal-skandal memalukan terjadi, tidak akan ada alasan bahwa pemerintahan dalam sistem parlementer akan mudah jatuh bangun. Ini tentu membutuhkan kesabaran, perjalanan konvensi dan praktek ketatanegaraan panjang, komitmen politik yang tinggi, dan kematangan para eksekutif dan politikus. Kalau dilihat sejarah Inggris, Australia, India, Malaysia dan Singapura -- masing-masing dengan kekurangannya sendiri -- jatuh bangunnya pemerintahan dengan sistem parlementer sangat jarang terjadi. Ini memberikan suatu inspirasi baru kepada kita di Indonesia bahwa sistem parlementer, dengan semangat untuk membangun kembali Indonesia, harusnya tidak seburuk yang kita bayangkan.
Di depan sekarang, Presiden RI menghadapi begitu banyak masalah mendesak. Bukan karena kesalahannya, melainkan lebih banyak karena warisan lama. Keluar dari IMF dan mereduksi akibat-akibatnya. Memberantas korupsi. Membasmi gerakan-gerakan separatis dan bibit-bibitnya. Menerapkan otonomi daerah dengan menjaga keseimbangan kepentingan pusat-daerah dengan titik berat kepentingan rakyat. Memberikan stimulus-stimulus investasi, industri dan perdagangan, terutama untuk usaha kecil mengengah. Mereformasi polisi, kejaksaan dan pengadilan. Mulai berperan dalam diplomasi internasional. Melakukan restrukturisasi pegawai negeri. Menjaga hubungan yang seharusnya dari sipil-militer, yaitu supremasi sipil atas militer. Meletakkan fondasi pemilihan umum (presiden, wakil presiden dan parlemen) yang lebih baik. Dan banyak lagi prioritas mendesak yang dibiarkan tidak tersentuh karena sensitivitas yang tinggi, ketidakmampuan atau karena masalah budget semata.
Beban berat seperti itu bukan seharusnya diletakkan di pundak presiden sendiri. Pengalaman belajar demokrasi selama lima tahun terakhir ini menunjukkan kalau presiden begitu mudah jadi sasaran tembak kritik para politisi dan lawan politiknya, sehingga menimbulkan keraguan presiden untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis terutama di semua soal di atas. Beban itu seharusnya adalah tanggung jawab semua lapisan dan unsur bangsa, yang bisa lebih merata dibagi kalau kita mau berfikir kembali sistem ketatanegaran apa yang lebih cocok untuk bangsa Indonesian dalam menyelesaikan masalah-masalahnya kini dan di masa depan. Apalagi, kalau kita tidak siap untuk melaksanakan sistem presidensil dengan penerapan check and balance, good governance, dan penegakan hukum yang ketat.
Lagi pula, di masa-masa sulit ini, siapa yang berani mempertaruhkan nasib bangsa ini di satu tangan yang dipilih oleh 20-30% para pemilih.
















