Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum mengakui kapasitas layanan bantuan hukum saat ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dalam situasi tersebut, praktik pro bono dari kalangan advokat dinilai menjadi elemen penting guna menutup kesenjangan akses terhadap keadilan.
Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Edi menuturkan besaran anggaran bantuan hukum yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pada tahun 2024 anggaran bantuan hukum sekitar Rp56 miliar hanya mampu menjangkau sebagian kecil masyarakat.
“Kalau kita lihat dari anggaran bantuan hukum tahun 2024 sekitar Rp56 miliar, itu hanya mampu memberikan bantuan litigasi kepada sekitar 9.000 orang. Untuk non-litigasi pun hanya sekitar 3.700 kegiatan saja,” ujarnya saat ditemui dalam Indonesia Pro Bono Roundtable, Selasa (31/3/2026).
Baca juga:
- Kebutuhan Tinggi, Kapasitas Terbatas: Pro Bono Didorong Lebih Masif
- Pro Bono Indonesia: Besar Partisipasi, Rapuh dalam Tata Kelola
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara kapasitas negara dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berhadapan dengan persoalan hukum. Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berpotensi membutuhkan bantuan hukum termasuk populasi tahanan, cakupan layanan yang ada saat ini masih sangat terbatas.
“Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan di masyarakat, tentu angkanya jauh lebih besar. Belum lagi kalau kita lihat jumlah tahanan, yang mungkin sebagian juga membutuhkan bantuan hukum. Artinya, memang ada gap yang cukup signifikan,” katanya.
Edi menegaskan pro bono tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas sukarela, melainkan bagian dari perluasan akses keadilan yang tidak dapat sepenuhnya ditopang negara. Penegasan batas antara bantuan hukum negara dan pro bono pun harus ditekankan. Sebab bantuan hukum merupakan bentuk kehadiran negara yang dijamin konstitusi. Sementara pro bono adalah kewajiban sosial profesi advokat.
