Jika melihat semangat dan keinginan untuk memberikan efek jera bagi terpidana kasus terorisme dan korupsi, PP No.28 Tahun 2006 tersebut sudah dianggap lebih baik dari PP sebelumnya yang mengatur syarat pemberian remisi bagi seluruh terpidana adalah setelah menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan termasuk terpidana kasus terorisme dan korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut juga mengatur bahwa pemberian remisi tidak berlaku bagi narapidana yang mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
Kekhawatiran publik atas pemberian remisi bagi terpidana kasus terorisme dan korupsi masih ada benarnya, selain karena syarat pemberian remisi tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian mendapat remisi dan setelah menikmati kebebasan mengulangi kejahatan yang sama juga dikarenakan penjatuhan sanksi pidana (pemidanaan) bagi terpidana kasus terorisme dan korupsi belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Ungkapan ini ternyata tak berlebihan, dalam kasus terorisme misalnya jika melihat salah satu dari empat tersangka pengebom JW Marriot dan Ritz-Carlton yang dirilis kepolisian (19/08/09) yaitu Bagus Budi Pranoto alias Urwah dikenal sebagai mantan terpidana kasus terorisme karena terbukti ikut membantu menyembunyikan Azahari dan Noordin M Top dalam kasus peledakan di Hotel JW Marriott tahun 2003, memang Bagus Budi Pranoto tidak mendapat remisi namun jika diberikan remisi kepada terpidana kasus terorisme justru menimbulkan resiko teror bom yang lebih besar lagi.
Dalam kasus korupsi lain lagi, efek jera pemidanaan bagi terpidana kasus korupsi dirasakan masih belum efektif, selain karena mendominasinya hukuman yang ringan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga dengan menerima remisi terpidana korupsi tidak perlu waktu lama untuk menghirup udara bebas kembali, juga kecenderungan bebasnya terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Negeri. Data ICW melansir bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir ada 1.643 terdakwa kasus korupsi yang diseret ke pengadilan 812 terdakwa diantaranya divonis bebas artinya 50,57% terdakwa korupsi divonis bebas.
Pemasyarakatan
Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), menghilangkannya justru telah merusak tatanan sistem peradilan pidana Indonesia didalam KUHAP mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan. Karena remisi merupakan hak yang timbul ketika narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.
Kebijakan untuk menghapus remisi bagi terpidana kasus terorisme dan korupsi bukanlah solusi yang tepat untuk memberikan efek jera kepada terpidana dan khalayak ramai untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
Menurut hemat penulis, kebijakan pemberian remisi kepada narapidana kasus terorisme dan korupsi-lah yang harus ditinjau dan dipertimbangkan secara mendalam oleh Menteri Hukum dan HAM. Pertama, pertimbangan rekomendasi pemberian remisi harus lebih diperketat, tidak haya berasal dari Dirjen Pemasyarakatan DepKum dan HAM tetapi juga mempertimbangkan rasa keamanan dan ketertiban umum serta rasa keadilan masyarakat. Kedua, melalui revisi UU Pemasyarakatan dan PP No.28 Tahun 2006 terutama menyangkut syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana kasus teorisme dan korupsi.
---
*) Penulis adalah advokat di Bandung, Alumnus Pascasarjana Universitas Padjadjaran Program Studi Ilmu Hukum.
Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 17 Agustus 2009 justru mengeluarkan kebijakan remisi (pengurangan masa hukuman) bagi terpidana kasus terorisme, kebijakan yang sama juga diberikan kepada terpidana kasus korupsi, padahal upaya untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor yang sangat merugikan negara sangat gencar dilakukan diberbagai daerah.

Pemberian remisi bagi terpidana kasus terorisme dan korupsi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Apakah sudah tepat kebijakan remisi bagi narapidana teroris? Apalagi rilis empat tersangka pengebom JW Marriot dan Ritz-Carlton oleh Kepolisian salah seorang diantaranya sudah pernah dihukum atas kasus terorisme alias orang lama. Kekhawatiran tentu muncul ketika Dirjen Pemasyarakatan DepKum dan HAM memberikan remisi bagi 7 (tujuh) orang narapidana kasus terorisme sehingga bertolak belakang dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorisme.
Pendapat yang sama juga diutarakan bagi terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi pada Hari Kemerdekaan kemarin, diantaranya Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai pemberian remisi khususnya bagi terpidana kasus korupsi justru bertentangan dengan gerakan pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa hendaknya efek jera yang diberikan kepada narapidananya pun harus secara luar biasa.
Dasar Hukum
Jika merujuk pada dasar hukum pemberian remisi yaitu Undang-Undangan No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan tidak ada yang salah dengan pemberian remisi kepada narapidana kasus teroris dan terorisme pada Hari Ulang Tahun Ke-64 Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), dalam dalam PP No.28 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana ketentuan UU Pemasyarakatan diatur mengenai syarat khusus pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
















