Ada yang menarik dalam diskusi daring yang diselenggarakan hukumonline pada Kamis (24/9) lalu. Dalam diskusi yang bertema Implementasi Doktrin Business Judgment Rule dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan, diungkap problem hukum implementasi doktrin BJR dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan. Pasalnya, BJR sendiri pada dasarnya merupakan doktrin impunitas bagi pengurus perusahaan.
Di negara asalnya yang menganut sistem hukum common law, BJR merupakan doktrin hukum yang dalam penggunaannya dimaknai sebagai ukuran bagi hakim untuk menolak melakukan penilaian terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, penggunaan BJR memiliki konsekuensi bagi penuntut untuk membuktikan dalam proses pengambilan keputusan, Direksi tidak menerapkan prosedur BJR.
“Jadi itu alasan yang digunakan oleh hakim untuk menolak (tuntutan),” ujar Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang.
Pendekatan berbeda, menurut Rasamala, ketika melihat ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dirinya menilai maksud dari pasal 97 ayat (5) adalah menjadikan BJR untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan Direksi/Komisaris benar sesuai prinsip BJR atau tidak.
Dengan kata lain, Pasal 97 ayat (5) yang mengatur penggunaan iktikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, serta langkah-langkah pruden dalam pengambilan keputusan oleh pengurus dalam hal ini direksi atau komisaris, digunakan untuk mengukur proses pengambilan keputusan, bukan sebagai alasan hakim mengesampingkan pertanggung jawaban pengurus perusahaan sebagaimana yang diterapkan di negara-negara common law.
Pendekatan BJR menurut Pasal 97 UU perseroan Terbatas yang seperti ini dikonfirmasi oleh Hakim Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surya Jaya. Menurut Surya Jaya, dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang menghadirkan pengurus BUMN, perlu memperhatikan rambu-rambu Pasal 97 ayat 5 UU Perseroan Terbatas.
“Ada rambu yang harus penuhi agar BJR yang dilakukan dapat diterima dan 4 indikator dalam pasal 97 ayat 5 yang menjadi indikator utama penerapan BJR dalam konteks yang ada dalam UU PT,” terang Surya Jaya. (Baca: 2 Pakar Sepakat ‘Mens Rea’ Inti Keabsahan Business Judgment Rule)
Dirinya mencontohkan penggunaan prinsip kerugian yang terjadi atas perusahaan bukan dikarenakan oleh kesalahan atau kelalaian. Menurut Surya Jaya, untuk mengukur unsur ini, perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di hadapan pengadilan. Karena itu terdakwa dalam hal ini pengurus perusahaan harus terlebih dahulu diperiksa di muka pengadilan.
“Jadi benar bahwa harus kita uji tentang kesalahan. Tidak boleh tiba-tiba menggunakan BJR sebagai alasan kemudian menyatakan Direksi tidak bertanggung jawab. Kita periksa dulu harusnya ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Direksi atau pengurus,” terang Surya Jaya.
Karena itu, Rasamala Aritonang menegaskan adanya perbedaan konsep antara penerapan BJR di Indonesia yang berdasarakan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas dengan BJR sebagaimana yang dipahami negara-negara common law. “Ini ada perbedaan konsep antara yang tadi saya sebut yang bergerak di Amerika dengan apa yang kita anut di pasal 97”.
Terkait hal ini, Pendiri yang juga Partner pada Assegaf Hamzah and Partners (AHP) Chandra Hamzah menjelaskan perlu melihat kembali makna BJR sebagaimana yang dipahami kebanyakan pihak. Mengutip Black Law Dictionarry, Chandra menjelaskan bahwa BJR adalah aturan dimana manajemen mendapat hak imunitas selama manajemen melakukan setiap transaksi dengan hati-hati, iktikad baik, tak ada konflik kepentingan, berdasarkan informasi yang cukup, ada kejujuran dan hanya untuk kepentingan perusahaan.
“Jadi ini nanti kalau dalam proses hukum terkait dengan kelalaian prosedur pengambilan keputusan,” terang Chandra di kesempatan yang sama.
Chandra menyoroti BJR dalam penerapan hukum Indonesia yang digunakan oleh pengurus perusahaan untuk lepas dari tuntutan tindak pidana korupsi. Menurut Chandra, BJR yang merupakan doktrin dalam hukum perdata ketika digunakan dalam menghadapi proses pengadilan pidana merupakan suatu hal yang kurang tepat.
Untuk negara-negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia, terdapat batasan yang tegas antara hukum perdata dan hukum pidana. Karena itu menurut Chandra penggunaan BJR oleh direksi sebagai alat untuk menghadapi tuntutan pidana mesti menjadi hal yang harus didiskusikan kembali di Tanah Air.
“Masing-masing rezim (hukum) punya playing field masing-masing. Khususnya di negara yang menganut sistem civil law. Di sana ada perbedaan yang tegas antara hukum privat dan publik. Hal ini berbeda dengan negara common law. Kita sampai sekarang mewarisi sistem hukum ini (civil law),” terang Chandra.
Senada, Surya Jaya pun menegaskan bahwasanya BJR merupakan ruang lingkup hukum perdata. Menurut dirinya, tidak ada ketentuan pidana yang mengatur mengenai BJR. Namun prinsip ini kemudian diadopsi oleh UU Perseroan Terbatas. “BJR ini berkembang di negara common law. Diterapkan dalam konteks kegiatan perusahaan. Dia masuk dalam ranah hukum privat sebenarnya”.
Karena itu Surya Jaya menilai harusnya dalam penerapan prinsip BJR, tidak bisa serta merta menjadi aturan imunitas bagi pegurus perushaaan. Jika dilihat dari struktur kepemilikan saham, Surya Jaya menilai ada pula kepentingan pemilik modal (owner) dalam prinsip ini. Kenapa begitu?
Menurut Surya Jaya, ada perusahaan yang struktur sahamannya dimiliki oleh orang yang berada di luar pengurus dan ada pula perusahaan yang ownernya duduk pula sebagai pengurus. Karena itu dirinya menilai BJR merupakan kepentingan dari owner dan juga pengurus. Tentu saja hal ini merupakan ranah hukum perdata.
Sementara itu Rasamala Aritonang menjelaskan dalam konteks penerapannya, BJR merupakan ranah hukum perdata. Sementara yang merupakan ranah hukum pidananya adalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan. Tentu saja dalam hal ini perusahaan milik negara. Dari pendekatann ini, Rasamala menilai antara kedua rejim hukum tersebut maka yang harus didahulukan adalah hukum pidana karena terdapat kepentingan publik di situ.
“Bagaiamana sudut pandang hukum kita berdasarkan Pancasila maka kita bicara soal kepentingan masyrakat mesti ada di depan,” ujarnya.
Namun, Rasamala juga mengingatkan prinsip ultimum remidium hukum pidana. Dengan begitu, suatu persoalan seharusnya mampu diselesaikan terlebih dahulu melalui rejim hukum terdekat. Setelah rezim hukum tersebut tidak mampu menyelesaika persoalan tersebut baru baru hukum pidana masuk ke dalamnya.
“Jadi kita paham dulu konteks itu. Kalau hari ini pengadilan banyak memproses kasus yang di dalamnya ada BJR dalam proses pidana, artinya pengadilan dan hakim menilai pada saat ini rejim itu tidak bekerja sehingga mereka mengambil alih dan memproses secara pidana,” ucap Rasamala.
