"Terlebih-lebih itu ada frasa yang mengatakan secara melawan hukum. Saya nggak mengerti itu, itu luar biasa. Itu bukan pertimbangan etika, karena di dalam pertimbangan etika kembali pada alasannya apa,” terang Fernando.
Menurut Fernando jika DKPP tetap ingin bicara hukum, mestinya DKPP memahami bahwa MK adalah pengadilan tertinggi dalam sengketa hasil pemilu. Karena seharusnya hanya menjalankan putusan MK tanpa harus ditafsir secara berbeda. Karena pada dasarnya MK adalah pemutus tertinggi dalam perselisihan hasil Pemilu.
Fernando menyitir keterangan Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna yang menjelaskan bahwa jika sudah diselesaikan di MK, maka tidak ada lembaga lain yang berhak untuk mengadilinya kembali atau memberikan penilaian terhadap putusan MK tersebut.
Sementara itu, menurut mantan anggota DKPP Saut Sirait dalam keterangannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim PTUN menyebutkan Keppres pemberhentian tidak hormat terhadap Evi Novida Ginting, adalah tindak lanjut atas Putusan DKPP Nomor 317/2019.
Saut menilai, meski keppres tersebut adalah tindaklanjut tapi keppres berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dalam hal ini putusan DKPP. Karena itu menurut Saut, meskipun putusan DKPP tidak termasuk dalam petitum gugatan Evi, namun harus menjadi perhatian dalam memutuskan perkara in casu.
“Akan menjadi goncangan besar apabila Keputusan Presiden tersebut dibatalkan atau tidak dianggap sah, tanpa mencabut atau membatalkan Putusan DKPP,” tegasnya.
Saut menilai bahwa putusan DKPP yang memberhentikan Evi sebagai Anggota KPU pada Maret lalu merupakan upaya normal penyelenggara pemilu untuk meluruskan penyelewengan suara pada pelaksanaan pemilu.
