"Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, menyangkut tindakan atau perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan menyeluruh, karena terkait penyelewengan suara,” jelas Saut.
Menurut Saut putusan tersebut semata-mata dikeluarkan oleh Ketua dan Anggota DKPP karena adanya kewaspadaan terhadap rusaknya Pemilu di Indonesia. Dan hal ini sudah dilakukan dengan konsisten selama delapan tahun DKPP berdiri.
Saut menilai bahwa DKPP tetap memiliki moral hazard dalam semangat, sikap dan tindakannya sehingga membiarkan terjadinya penyelewengan suara dalam Pemilu, bukan hanya menghancurkan kelembagaan Pemilu itu sendiri, tetapi sekaligus dan total juga menghancurkan kepercayaan terhadap Pemilu maupun kepemimpinan negara yang dihasilkan oleh pemilu.
Saut mengingatkan, putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 dan Keppres 34/2019 berasal dari persoalan yang sangat besar dalam setiap pelaksanaan pemilu. Karenanya, akan timbul ketidakpastian hukum apabila Keputusan Presiden tersebut dibatalkan atau tidak dianggap sah, tanpa mencabut atau membatalkan Putusan DKPP.
"Apabila dikabulkan walau sebagian kecil, akan menimbulkan kehancuran terhadap nilai-nilai kehidupan, moral, moral hukum dan hakikat Pemilu di Indonesia," terangnya.
