Indonesia secara konstitusional telah menegaskan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat). Namun dalam praktiknya, arah pembangunan hukum nasional kerap mengalami disorientasi akibat dominasi energi politik yang mengesampingkan kaidah-kaidah dasar konstitusi. Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Moh Mahfud MD dalam seminar kuliah hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya pentingnya memahami Pancasila bukan sekadar sebagai jargon politik, melainkan sebagai rambu utama pembangunan hukum nasional melalui konsepsi hukum prismatik. Adapun teori prismatika hukum menjelaskan bahwa hukum Pancasila merupakan peleburan dan pemantulan nilai-nilai terbaik dari pelbagai sistem hukum kenegaraan di dunia.
“Indonesia menganut prismatik. Hak individu diakui, tetapi hak individu tidak boleh melanggar kepentingan-kepentingan kolektif bangsa. Itulah prismatika,” ujarnya.
Dengan demikian, hukum Indonesia mengakui hak individu, tetapi membatasinya dengan fungsi sosial dan kepentingan kolektif sebagaimana diatur dalam hukum tanah nasional. Hukum Pancasila juga memadukan tradisi civil law, common law, dan hukum adat dalam semangat gotong royong.
Baca juga:
- BPHN Susun RUU Pembinaan Hukum Nasional
- Hukumonline Audiensi BPHN: Bahas Tata Kelola Hingga Pos Bantuan Hukum Desa
Sementara dalam relasi agama dan negara, Indonesia merupakan religious nation state, yakni negara kebangsaan yang berketuhanan. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama sepenuhnya dari negara, sekaligus bukan negara agama yang mendasarkan negara pada satu keyakinan tertentu.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) itu menegaskan batas antara filosofi atau moral agama dan norma hukum negara. Ajaran agama atau nilai filosofis baru memiliki daya paksa hukum (heteronom) setelah disepakati pembentuk undang-undang dan dituangkan sebagai norma hukum positif. Karena itu, pelanggaran moral atau filosofi hanya berkonsekuensi pada kesadaran nurani, sedangkan pelanggaran norma hukum dapat dikenai sanksi yang dipaksakan negara.
















