Meski terdapat ragam persoalan, Elen menegaskan implementasi OSS ini harus tetap diterapkan dalam perizinan berusaha. Menurutnya, OSS ini salah satu cara memperbaiki birokrasi perizinan berusaha yang selama ini dianggap masih menghambat investasi. Dengan penerapan OSS ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan perizinan dalam bentuk dokumen fisik yang diatur dalam PP 24/2018.
“Jadi OSS merupakan salah satu upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia, basisnya adalah IT. OSS tidak perlu lagi ada cek e-KTP dan lokasi berusaha. Kalau sudah punya adminduk (administrasi kependudukan) yang terverifikasi, maka pelaku usaha tidak perlu lagi bawa akta usaha (dalam proses perizinan),” terangnya.
Untuk diketahui, sistem OSS ini mengacu pada PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diimplementasikan sekitar 10 bulan ini. OSS yang semula berada di bawah Kemenko Perekonomian, secara bertahap mulai dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Januari 2019 lalu. Nantinya, BKPM akan mengambil alih OSS per Maret 2019.
Tercatat periode Januari-12 April, sistem OSS telah melayani lebih dari 1.900 registrasi per hari dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha lebih dari 1.600 per hari. Sedangkan, penerbitan izin usaha mencapai 1.612 per hari dan izin komersial/operasional mencapai 1.238 per hari.
Sementara itu, Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM, Riyatno mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pengalihan kewenangan OSS dari Kemenko Perekonomian. Salah satu persiapan tersebut berupa pembuatan petunjuk teknis (juknis) OSS. Saat ini, BKPM menyediakan layanan konsultasi bagi investor yang ingin mengajukan perizinan melalui OSS. Menurutnya, masih terdapat banyak pihak yang belum memahami OSS ini.
“Saat ini kami sedang menyusun juknis pelaksanaan OSS. Kalau saat ini OSS masih ada yang belum sempurna karena ini masih dalam proses penyempurnaan. Dengan OSS ini proses perizinan yang tadinya bisa lebih dari 3 tahun, maka dengan OSS ini hanya dalam hitungan jam,” kata Riyatno.