Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai program kepatuhan persaingan usaha yang digulirkan sejak 2022 menunjukkan perkembangan yang baik dalam mencegah pelanggaran persaingan usaha. Program ini menjadi mekanisme mitigasi risiko bagi pelaku usaha agar memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Perilaku pelaku usaha setelah mengikuti program menjadi tolak ukur efektivitas program.
“Efektif atau tidak, banyak ukuran. Yang paling mudah adalah apakah pelaku usaha yang sudah mendaftar, kemudian menyatakan memenuhi persyaratan dan mendapatkan penetapan mengikuti program kepatuhan itu tidak melanggar,” ujar Wakil Ketua KPPU, Aru Armando saat ditemui Hukumonline di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Aru menilai, jika pelaku usaha yang telah terdaftar tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari, maka program kepatuhan dapat dianggap berjalan efektif. Sebaliknya, jika masih terjadi pelanggaran, maka program tersebut perlu dievaluasi guna mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki.
“Kalau mereka tidak melanggar, kan artinya efektif. Atau kalau misalnya mereka melanggar, berarti tidak efektif atau perlu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di program kepatuhan,” ujarnya.
Baca juga:
- Menyoal Integrasi Bisnis Industri E-Commerce dan Regulasi Persaingan Usaha
- Melihat Upaya KPPU Selaraskan Kebijakan Pemerintah Dengan Persaingan Usaha Sehat
.jpg)
Berdasarkan pemantauan KPPU, Aru menyebut belum ditemukan pelaku usaha yang telah mendapatkan penetapan program kepatuhan kemudian terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Selama ini yang kami lihat, belum ada pelaku usaha yang sudah mendapatkan program kepatuhan itu melanggar,” katanya.
















