Mengenai wanprestasi misalnya. Satu-satunya dasar yang dipakai penggugat untuk menyatakan para tergugat telah wanprestasi, adalah lease proposal alias proposal sewa menyewa. Sementara di dalam proposal itu ada klausul yang menyatakan bahwa security deposit dan telephone deposit tidak dapat dikembalikan. Dwi cs. menyebut klausul itu sebagai klausula baku.
Terhadap hal ini, hakim merujuk pada Pasal 1313, 1320 dan 1338 KUH Perdata. Berdasarkan ketiga Pasal itu, hakim tidak mengkualifisir proposal sewa menyewa sebagai sebuah perjanjian. Lease proposal bukanlah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, tegas hakim Martini membacakan pertimbangan hukum.
Proposal sewa menyewa, lanjut hakim, hanya sekedar proposal yang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Dwi cs. Karena tidak mengikat, hakim menyatakan bahwa tindakan Dwi cs. yang mengurungkan niat sewa menyewa bukanlah sebagai perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, pokok gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, hakim menyimpulkan.
Rekonvensi Dikabulkan
Kubu Dwi cs. tampaknya tidak pasrah begitu saja menghadapi gugatan DAR. Mereka juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Salah satu yang mereka tuntut adalah pengembalian security dan telephone deposit yang berjumlah total mencapai Rp60,4 juta. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat, karena belum ada penandatangan perjanjian sewa menyewa, maka konstruksi hukum perjanjian belum terbangun dalam perkara ini.
Lebih jauh, karena perjanjian sewa menyewa itu belum terjadi, lanjut hakim, DAR tidak bisa menerapkan isi perjanjian sewa menyewa standar dan biaya sewa maupun deposit. Sehingga penggugat atau tergugat rekonvensi harus membayarkan biaya security deposit dan telephone deposit kepada para tergugat atau penggugat rekonvensi sejumlah Rp60 juta.
Tuntutan lain yang dituangkan dalam gugatan rekonvensi adalah pembatalan klausula baku yang berlaku dalam proposal sewa menyewa. Sayang, untuk yang satu ini hakim menolak tuntutan Dwi cs. Hakim beralasan bahwa perkara yang diajukan DAR dilandasi pada gugatan wanprestasi, bukan gugatan perlindungan konsumen.
Ditemui usai persidangan, Mura P. Hutagalung, kuasa hukum DAR menyesalkan sikap hakim yang memisahkan antara kesepakatan dalam proposal dengan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata sudah tegas menyatakan bahwa kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Kenapa hakim memisahkannya? keluhnya.
