Lebih jauh Mura menilai hakim telah meninggalkan sistem hukum eropa kontinental yang dianut bangsa ini. Kalau dalam sistem anglosaxon, memang dibedakan antara kesepakatan dengan perjanjian.
Sebaliknya, Wiharto Yogi Widodo –rekan sejawat Dwi yang juga digugat- mengaku cukup puas dengan putusan hakim meski hanya mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi. Mudah-mudahan para pelaku usaha semakin aware dengan hak-hak konsumen, ujar Yogi, demikian ia disapa.
Segendang sepenarian, Dwi Anita juga mengaku puas dengan putusan hakim. Hanya saja ia masih keberatan dengan penolakan hakim atas tuntutan pencabutan klausula baku. Kalau di dalam proposal saja mereka (DAR, red) sudah menerapkan klausula baku, bagaimana kalau di perjanjian? sergahnya.
Khusus mengenai klausula baku ini, Yogi malah sudah punya rencana lain. Ia berniat untuk melaporkan DAR ke kepolisian jika tetap mencantumkan klausula baku dalam tiap proposal maupun perjanjiannya. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku dapat diganjar hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp2 milyar.
