Persoalan klasik ini terus muncul. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap 100 proyek investasi, ada dua hambatan menonjol di lapangan, yakni perizinan dan pasokan listrik. Padahal 100 proyek konstruksi ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, sekaligus menyerap ribuan tenaga kerja.
BKPM telah melakukan pemantauan pada 9-12 Juni ini di proyek investasi di Lebak, Merak, Cilegon, Ungaran, Sukoharjo, dan melihat layanan satu pintu (PTSP) di Surakarta, Sragen Jawa Tengah. Dari hasil kunjungan itulah ketahuan perizinan dan pasokan listrik jadi hambatan. Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui mendengar juga keluhan investor tentang perizinan dan pasokan listrik. Akibatnya, proses konstruksi proyek-proyek investasi besar itu terhambat, dan pada akhirnya memperlambat operasi dan produksi.
“Kunjungan yang kami lakukan ke delapan proyek juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang potensial menghambat realisasi proyek investasi tersebut.” kata Franky dalam konferensi pers di BKPM Jakarta, Senin (15/6).
PT Kukdong Apparel Batang, perusahaan tekstil di Kabupaten Batang Jawa Tengah, mengalami hambatan perizinan ketika hendak memperluas pabrik. Diduga ada duplikasi perizinan, problem yang sering dikeluhkan juga di daerah lain.
PT Cemindo Gemilang yang mengerjakan proyek pabrik Semen di Lebak, Banten, dan PT Rayon Utama Makmur yang sedang mengerjakan proyek serat rayon bahan baku benang di Sukoharjo, Jawa Tengah terkendala minimnya pasokan listrik.
Pabrik semen Cemindo Gemilang (CG) di Lebak, Banten masih dalam tahap konstruksi dan baru selesai sekitar 80%. Ditargetkan sudah bisa produksi perdana pada akhir Agustus atau awal September 2015, dengan catatan tersedia pasokan listrik dari PLN. Rencana investasi Rp10,6 triliun dan akan menghasilkan clinker 3,2 juta ton/tahun dan semen 3,7 juta ton/tahun. Penyerapan tenaga kerja sekitar 2.000 orang apabila sudah produksi. PLN saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 133 tower (satu tower yang belum selesai). Jaringan distribusi listrik dari PLTU Pelabuhan Ratu dan kabel jaringan sudah dalam tahap pengerjaan (30% sudah selesai). Perusahaan juga membangun pelabuhan untuk keperluan sendiri, dan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 1 x 60 MW untuk kebutuhan sendiri.
Franky menjanjikan untuk segera berkoordinasi dengan PLN dan kementerian/lembaga terkait guna mencari jalan keluar. Ia memastikan bahwa BKPM akan terus berusaha agar izin dan pasokan listrik tidak menghambat realisasi investasi mengingat potensi yang besar dari proyek tersebut untuk menggerakkan perekonomian.
Jika rencana sembilan proyek investasi dapat diselesaikan dengan cepat, akan ada penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 10.000 orang. Juga, realisasi investasi sekitar Rp50,7 triliun, ekspor produk senilai AS$800 juta/tahun, penghematan devisa/substitusi impor senilai AS$810 juta/tahun, dan tambahan pembangkit listrik sebesar 986 MW (untuk kepentingan umum sebesar 662 MW dan untuk keperluan sendiri sebesar 324 MW).
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, M.M. Azhar Lubis menambahkan BKPM akan memastikan proses realisasi proyek tersebut tidak mengalami hambatan dan dapat terealisasi seluruhnya.
Diterangkan Azhar Lubis, dari 100 proyek investasi tersebut, 64 proyek sektor industri dengan nilai total sebesar Rp145,53 triliun, 14 proyek pembangkit tenaga listrik dengan nilai total sebesar Rp44,08 triliun, enam perkebunan dengan nilai total Rp13,50 triliun, 11 proyek pariwisata dengan nilai investasi sebesar Rp3,51 triliun, tiga proyek transportasi dengan nilai investasi sebesar Rp6,56 triliun, dan masing-masing satu proyek peternakan senilai Rp310,41 miliar dan jasa pertambangan dengan nilai investasi Rp6,15 triliun. Cuma, mayoritas proyek masih berada di Pulau Jawa. “Proyek investasi tersebut berada di lokasi Jawa sebanyak 70 proyek, dan 30 proyek lainnya ada di luar Jawa,” katanya.
BKPM telah melakukan pemantauan pada 9-12 Juni ini di proyek investasi di Lebak, Merak, Cilegon, Ungaran, Sukoharjo, dan melihat layanan satu pintu (PTSP) di Surakarta, Sragen Jawa Tengah. Dari hasil kunjungan itulah ketahuan perizinan dan pasokan listrik jadi hambatan. Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui mendengar juga keluhan investor tentang perizinan dan pasokan listrik. Akibatnya, proses konstruksi proyek-proyek investasi besar itu terhambat, dan pada akhirnya memperlambat operasi dan produksi.
“Kunjungan yang kami lakukan ke delapan proyek juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang potensial menghambat realisasi proyek investasi tersebut.” kata Franky dalam konferensi pers di BKPM Jakarta, Senin (15/6).
PT Kukdong Apparel Batang, perusahaan tekstil di Kabupaten Batang Jawa Tengah, mengalami hambatan perizinan ketika hendak memperluas pabrik. Diduga ada duplikasi perizinan, problem yang sering dikeluhkan juga di daerah lain.
PT Cemindo Gemilang yang mengerjakan proyek pabrik Semen di Lebak, Banten, dan PT Rayon Utama Makmur yang sedang mengerjakan proyek serat rayon bahan baku benang di Sukoharjo, Jawa Tengah terkendala minimnya pasokan listrik.
Pabrik semen Cemindo Gemilang (CG) di Lebak, Banten masih dalam tahap konstruksi dan baru selesai sekitar 80%. Ditargetkan sudah bisa produksi perdana pada akhir Agustus atau awal September 2015, dengan catatan tersedia pasokan listrik dari PLN. Rencana investasi Rp10,6 triliun dan akan menghasilkan clinker 3,2 juta ton/tahun dan semen 3,7 juta ton/tahun. Penyerapan tenaga kerja sekitar 2.000 orang apabila sudah produksi. PLN saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 133 tower (satu tower yang belum selesai). Jaringan distribusi listrik dari PLTU Pelabuhan Ratu dan kabel jaringan sudah dalam tahap pengerjaan (30% sudah selesai). Perusahaan juga membangun pelabuhan untuk keperluan sendiri, dan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 1 x 60 MW untuk kebutuhan sendiri.
Franky menjanjikan untuk segera berkoordinasi dengan PLN dan kementerian/lembaga terkait guna mencari jalan keluar. Ia memastikan bahwa BKPM akan terus berusaha agar izin dan pasokan listrik tidak menghambat realisasi investasi mengingat potensi yang besar dari proyek tersebut untuk menggerakkan perekonomian.
Jika rencana sembilan proyek investasi dapat diselesaikan dengan cepat, akan ada penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 10.000 orang. Juga, realisasi investasi sekitar Rp50,7 triliun, ekspor produk senilai AS$800 juta/tahun, penghematan devisa/substitusi impor senilai AS$810 juta/tahun, dan tambahan pembangkit listrik sebesar 986 MW (untuk kepentingan umum sebesar 662 MW dan untuk keperluan sendiri sebesar 324 MW).
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, M.M. Azhar Lubis menambahkan BKPM akan memastikan proses realisasi proyek tersebut tidak mengalami hambatan dan dapat terealisasi seluruhnya.
Diterangkan Azhar Lubis, dari 100 proyek investasi tersebut, 64 proyek sektor industri dengan nilai total sebesar Rp145,53 triliun, 14 proyek pembangkit tenaga listrik dengan nilai total sebesar Rp44,08 triliun, enam perkebunan dengan nilai total Rp13,50 triliun, 11 proyek pariwisata dengan nilai investasi sebesar Rp3,51 triliun, tiga proyek transportasi dengan nilai investasi sebesar Rp6,56 triliun, dan masing-masing satu proyek peternakan senilai Rp310,41 miliar dan jasa pertambangan dengan nilai investasi Rp6,15 triliun. Cuma, mayoritas proyek masih berada di Pulau Jawa. “Proyek investasi tersebut berada di lokasi Jawa sebanyak 70 proyek, dan 30 proyek lainnya ada di luar Jawa,” katanya.