Terakhir, PSHK mendesak DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg) untuk meninjau ulang metode perencanaan legislasi khususnya yang terkait dengan penyusunan prioritas tahunan. Akibat begitu mudahnya sebuah rancangan undang-undang terdaftar sebagai prioritas tahunan mengakibatkan DPR bersama Pemerintah kewalahan dalam membahas hingga akhirnya target tidak terpenuhi, sebagaimana yang terjadi pada periode DPR 2004-2009.
















