Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Pengumuman No. 27 Tahun 2019 tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Suat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
Dikutip dari berkas yang diperoleh hukumonline, keputusan penghapusan SKDP dan SKDU ditujukan sebagai upaya Pemda DKI Jakarta dalam menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Terdapat empat poin dalam pengumuman ini. Pertama, SKDP dan SKDU merupakan jenis pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menambah prosedur dan alur proses perizinan yang menghambat iklim kemudahan berusaha.
Kedua, sebagai bukti komitmen Pemda DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non perizinan SKDP dan SKDU sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.
Ketiga, sebagai pengganti SKDP dan SKDU untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta dan/atau dari Lembaga Pemerintah lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, penutupan layanan non perizinan SKDP dan SKDU mulai diterapkan pada tanggal 2 Mei 2019.
Merespons hal tersebut, Kepala Eksekutif Easybiz Leo Faraytody mengapresiasi kebijakan PTSP DKI Jakarta yang menghapus pengurusan non perizinan SKDP dan SKDU. Menurutnya, jika keputusan tersebut diimplementasikan, jelas akan membuat proses perizinan dari DKI Jakarta semakin lebih efisien dan cepat.
“Yang jelas kalau aturan ini diimplementasikan akan membuat proses perizinan usaha di DKI akan lebih efisien dan cepat,” katanya kepada hukumonline, Rabu (8/5).
(Baca: Profesi Notaris Soroti Ragam Persoalan Penerapan OSS)
Leo menambahkan bahwa aturan kewajiban penggunaan SKDP dan SKDU di wilayah DKI Jakarta sudah lama tidak diperlukan dalam rangka pengurusan perizinan usaha. Hal ini sudah berjalan sejak 2 hingga tahun lalu.
Namun dalam praktiknya, lanjutnya, SKDP masih dikeluarkan oleh PTSP karena adanya kebutuhan untuk kepatuhan perbankan, yakni terkait pembukaan rekening perusahaan. Sedangkan untuk perizinan usaha seperti SIUP dan TDP, persyaratan SKDP dan SKDU sudah tidak diperlukan.
“Cuma sebelum ada aturan terbaru ini pihak PTSP DKI masih memproses pengajuan SKDP. Tapi sekarang yang kami tahu tidak akan diproses lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah platform yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). OSS ini berupa platform yang terintegrasi untuk mengurus perizinan.
Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan PP No. 24 Tahun 2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk sinkronisasi regulasi perizinan di Pusat dan Daerah.
Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.
Saat baru diluncurkan, pelaksanaan OSS berada dibawah kendali Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko). Namun terhitung sejak Januari 2019, pelaksanaan OSS telah dilimpahkan dari Kemenko ke BKPM.
