PTUN Jakarta Putuskan Gugatan PKPI Terhadap PERKAPI Tidak Dapat Diterima
Terbaru

PTUN Jakarta Putuskan Gugatan PKPI Terhadap PERKAPI Tidak Dapat Diterima

PKPI sedang mengkaji putusan.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam Perkara Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) terhadap Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI) tidak dapat diterima. Hakim juga memutuskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00.

“Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing/persona standi in judicio),” demikian tertulis dalam amar putusan PTUN Jakarta yang disampaikan secara elektronik.

Dengan putusan tersebut, pengesahan badan hukum PERKAPI yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia tetap memiliki kedudukan hukum. PERKAPI pun menegaskan kembali posisinya sebagai organisasi perkumpulan yang sah secara hukum serta berhak menjalankan aktivitas organisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Sengketa ini bermula ketika PKPI menggugat Menteri Hukum Republik Indonesia ke PTUN Jakarta terkait keputusan pengesahan badan hukum PERKAPI. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT dalam klasifikasi perkara badan hukum.

Dalam gugatannya, PKPI mempermasalahkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000042.AH.01.07.TAHUN 2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia. PKPI meminta keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, serta dicabut beserta seluruh akibat hukumnya.

Persoalan utama yang diperdebatkan berkaitan dengan penggunaan nama organisasi. PKPI menilai terdapat persamaan pada pokoknya antara nama Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia dengan Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI).

Namun, selama proses persidangan, tim kuasa hukum PERKAPI mempertahankan argumen bahwa PERKAPI merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki nama, singkatan, anggaran dasar, identitas, serta lambang organisasi yang berbeda dari PKPI.

Tim penasihat hukum PERKAPI dari Amar Law Firm & Public Interest Law Office yang diwakili Imanuel Gulo menyambut positif putusan tersebut.

“Selaku kuasa hukum PERKAPI, tentu kami bersyukur, menyambut baik, dan mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT yang dibacakan secara elektronik pada hari ini,” kata Imanuel Gulo.

Ketua Umum PERKAPI, Siking Suriyadi, menambahkan bahwa putusan PTUN Jakarta memberikan kepastian bagi organisasi untuk menjalankan seluruh agenda dan program yang telah disusun.

Ia menegaskan bahwa PERKAPI sejak awal menghormati proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, organisasi tetap fokus menjalankan kegiatan, membina anggota, serta membangun profesionalisme kurator dan pengurus di Indonesia.

“Putusan ini tentu menjadi kabar baik bagi seluruh anggota PERKAPI. Kami akan tetap fokus pada tujuan organisasi dan menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kaji Putusan

Sementara itu, Ketua Umum PKPI, Albert Riyadi Suwono, menyatakan bahwa pengurus dan tim hukum PKPI menghormati proses peradilan di PTUN Jakarta. Namun, ia menegaskan perjuangan menjaga integritas organisasi belum selesai.

"Kami menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta. Perlu digarisbawahi bahwa amar putusan ini berstatus Niet Ontvankelijke Verklaard (tidak dapat diterima) karena pertimbangan legal standing. Artinya, Majelis Hakim belum menguji dan memutus pokok perkara (substance of the case) mengenai sah atau tidaknya SK pengesahan PERKAPI dari kacamata substansi hukum," ujar Albert dalam keterangannya.

Albert menambahkan bahwa eksistensi, legitimasi, dan rekam jejak PKPI sebagai wadah profesi kurator dan pengurus sejak 2014 tetap tidak tergoyahkan. PKPI akan terus menjalankan kewajiban organisasinya dalam membina integritas anggota serta menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kurator dan Pengurus secara profesional.

Menurut Albert, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya keliru menerapkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Pasal tersebut sejatinya memberikan legal standing bagi PKPI, sebagai pihak yang dirugikan untuk menggugat keabsahan SK Badan Hukum PERKAPI karena adanya persamaan nama pada pokoknya.

Selain itu, Pasal 5, 6, dan 9 Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 yang berlaku sejak 28 Mei 2025 telah melarang pengesahan organisasi baru sejenis seperti PERKAPI yang terbit pada 21 Januari 2026. Permenkum tersebut juga tidak berlaku surut bagi empat organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia yang telah disahkan sebelumnya, yaitu PKPI, AKPI, IKAPI, dan HKPI.

Albert juga memaparkan bahwa demi hukum, SK Pengesahan Badan Hukum PERKAPI tertanggal 21 Januari 2026 seharusnya batal. Hal ini disebabkan upaya administratif berupa keberatan dari PKPI pada 2 Maret 2026 tidak diselesaikan atau didiamkan melebihi batas waktu 10 hari kerja oleh Menteri Hukum R.I. Berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerapan asas fiktif positif membuat keberatan PKPI dianggap dikabulkan.

Di samping itu, Albert menyatakan tim kuasa hukum PKPI saat ini sedang membedah dan mempelajari secara cermat seluruh pertimbangan hukum dalam salinan Putusan Nomor 131/G/2026/PTUN.JKT.

“Kami sedang menyusun kalkulasi hukum untuk menentukan langkah selanjutnya, baik melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN maupun mekanisme hukum lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Komitmen kami jelas, yaitu demi menjaga marwah profesi, kepastian hukum, dan iklim berorganisasi yang sehat di Indonesia," kata Albert.

Akademisi Hukum Administrasi Negara sekaligus anggota PKPI, Agnes Harvelian, memberikan ulasan mendalam terkait aspek kepastian hukum administrasi negara dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menurut Agnes, secara doktrinal maupun tata bahasa Indonesia, frasa 'Perserikatan' dan 'Persatuan' memiliki persamaan makna atau sinonim yang nyata. Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli bahasa dalam persidangan yang mengonfirmasi kesamaan leksikal kedua frasa tersebut.

“Ketika regulasi administrasi seperti Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 secara tegas membatasi penggunaan nama yang memiliki persamaan pada pokoknya, Pejabat TUN seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (duty of care) dan asas kecermatan yang tinggi sebelum meloloskan permohonan nama baru seperti Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI)," tegas Agnes.

Agnes menekankan bahwa kemiripan nama yang mencolok pada wadah profesi hukum spesifik seperti kurator dan pengurus berpotensi membingungkan publik, instansi pemerintah, maupun lembaga peradilan.

"Perlindungan terhadap identitas hukum badan hukum yang terdaftar lebih dahulu merupakan esensi dari kepastian hukum (legal certainty). Jika batasan sinonim ini dikesampingkan semata-mata atas alasan perbedaan sistemik atau penulisan teknis, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang mengaburkan standar verifikasi nama badan hukum di masa depan," tambah Agnes.

Akademisi Senior Hukum Investasi yang juga anggota PKPI, H. Suratman, menambahkan bahwa moratorium pembentukan organisasi profesi kurator dan pengurus baru untuk kepentingan nasional berdasarkan Pasal 28J UUDNRI 1945 bersifat konstitusional dan wajib dilakukan demi menjaga ketertiban, penegakan kode etik, serta kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi dan bisnis di Indonesia.

“Bagaimana masyarakat dan investor dapat mempercayai profesi kurator dan pengurus ini jika Kementerian Hukum dengan mudah memberikan pengesahan badan hukum organisasi profesi baru dengan melanggar peraturannya sendiri (Vide. Permenkum No. 18/2025),” terangnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info