Konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam isu-isu pembangunan masih terus terjadi. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Hak-hak warga masyarakat acapkali diabaikan, bahkan sering terjadi bentrok yang menyebabkan warga masyarakat menjadi korban. Hak-hak warga masyarakat adat juga semakin terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan. Kasus Rempang salah satu contoh bagaimana warga masyarakat menjadi korban karena ada pembangunan untuk ‘kepentingan umum’ di wilayah mereka.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN/Peratun) sebenarnya dapat berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga masyarakat yang diabaikan atau diacuhkan secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Richo A. Wibowo, berpendapat dalam kasus-kasus konflik masyarakat versus pemerintah, PTUN berperan besar menjadi penengah. Sayangnya, peran itu belum dijalankan dengan baik karena beberapa sebab. Itu sebabnya, Richo meminta agar PTUN perlu terus didorong untuk memberikan keadilan substantif.
“Peratun masih perlu didorong agar lebih dapat memberikan keadilan substantif pada masyarakat, khususnya pada isu pembangunan,” paparnya dalam acara Bulaksumur Outlook 2025, Jum’at (3/1/2025). Sejumlah dosen Fakultas Hukum UGM, antara lain Zainal Arifin Mochtar dan Sri Wiyanti Eddyono ikut memberikan pandangan pada acara tersebut.
Baca Juga:
AUPB Sebagai Alat Uji Bagi Pengadilan
Deretan Prestasi FH Undip Tahun 2024 Menuju World Class University
Kurang optimalnya peran PTUN sebagai penengah dalam konflik pembangunan bukan karena kesalahan internal. Richo menduga sejak awal peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, justru didesain untuk ‘membonsai’ peran PTUN sebagai pengadil dalam isu pembangunan. Misalnya, dalam kasus penggusuran warga dengan dalih lokasinya hendak dipakai demi kepentingan umum. Konsep penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diperkenalkan di lingkungan PTUN tak banyak memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang hak-haknya terlanggar. Permohonan umumnya baru dikabulkan melalui persyaratan yang sangat tinggi, semisal ada kerugian nyata.
Perjuangan masyarakat melalui PTUN semakin sulit terwujud apabila konflik terjadi atas nama kepentingan umum. Apabila suatu program pembangunan dibalut dengan isu ‘kepentingan umum’, warga masyarakat yang punya hak cenderung semakin terpinggirkan. Jika pemilik lahan menolak menerima ganti rugi, panitia pembebasan lahan tinggal menitipkan uang tersebut di pengadilan. Padahal, belum tentu manfaat pembangunan tersebut untuk kepentingan umum. (Baca juga: Konsinyasi dan Penitipan Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Pengadilan).
PTUN perlu melihat lebih substantif jargon kepentingan umum yang digaungkan. Terkadang, setelah dibangun, gedung yang dibangun atas nama kepentingan umum tersebut tak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bandara mati, contohnya.
