Pengalihan penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung memunculkan beragam pertanyaan. Selain menyoroti dasar hukum pengalihan tersebut, publik juga mempertanyakan implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati mengatakan, masyarakat pada dasarnya tidak memiliki akses terhadap dokumen penyelidikan maupun penyidikan sehingga sulit menilai secara utuh alasan di balik langkah aparat penegak hukum. Karena itu, perhatian publik biasanya mulai muncul ketika dilakukan tindakan penggeledahan.
Menurutnya, penggeledahan tidak selalu hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang telah berstatus tersangka. Dalam suatu perkara pidana, terutama tindak pidana korupsi, rantai pelaku dapat melibatkan banyak pihak sehingga lokasi atau pihak yang digeledah belum tentu merupakan tersangka utama.
Baca juga:
- Mengurai Dugaan Pelanggaran KUHAP di Perkara Eks Jampidsus
- Kasus Febrie Adriansyah, Dua Isu Hukum Ini Berpotensi Menjadi ‘Senjata’ Praperadilan
Namun, yang lebih penting untuk dicermati dalam perkara ini adalah perubahan penanganan berkas perkara. Asfinawati menilai istilah yang tepat bukan "pelimpahan", melainkan "pengalihan" perkara.
"Pelimpahan merupakan mekanisme yang lazim terjadi dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara itu, dalam perkara ini berkas justru dialihkan dari satu institusi penegak hukum kepada institusi lain yang sama-sama berada pada tahap penyidikan,” ujar Asfinawati dalam Instagram Live Rule of Law, Kamis (30/7/2026).
Ia turut mempertanyakan dasar hukum pengalihan tersebut. Menurutnya, dalam rezim pemberantasan korupsi, mekanisme pengambilalihan perkara dikenal dalam konteks supervisi oleh KPK ketika penanganan perkara mengalami hambatan. Di luar mekanisme itu, publik berhak mengetahui alasan hukum maupun kebijakan yang mendasari pengalihan perkara.
Asfinawati menilai proses tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum. Hasil penyidikan setelah pengalihan bisa saja berbeda karena bergantung pada konstruksi perkara, alat bukti, maupun rumusan dakwaan yang nantinya disusun penuntut umum.
Ia mencontohkan bahwa perubahan kecil dalam penyusunan dakwaan dapat berpengaruh besar terhadap pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, ketelitian dalam menyusun konstruksi perkara menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa apabila alasan pengalihan perkara tidak dijelaskan secara transparan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Senada, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Fiska Maulidian Nugroho, menjelaskan bahwa hukum acara pidana pada dasarnya dirancang untuk membatasi kewenangan setiap aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih kewenangan.
“Pada tahap penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban mencari dan mengamankan barang bukti untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Hasil penyelidikan kemudian dibahas melalui mekanisme gelar perkara sebagai dasar menentukan tindak lanjut penanganan perkara,” ujarnya.
Fiska menjelaskan, apabila hasil gelar perkara menunjukkan adanya tindak pidana yang bukan menjadi kewenangan institusi tersebut, mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah pelimpahan perkara kepada institusi yang berwenang.
Karena itu, setiap langkah administrasi dalam penanganan perkara harus tetap mengacu pada aturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Ia juga menilai penggabungan maupun pemisahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah proses penyidikan, sepanjang tidak mengurangi hak para pihak maupun menimbulkan persoalan hukum baru.
Fiska mengingatkan, penyusunan dakwaan juga harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam memasukkan unsur atau fakta yang tidak dapat dibuktikan berpotensi memengaruhi proses pembuktian di persidangan, bahkan dapat berdampak terhadap penilaian hakim dalam menemukan kebenaran materiil.
















