Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta perkembangan politik dan hukum belakangan ini semakin memprihatinkan kita semua. Keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang menjadi pertaruhan besar bagi bangsa ini. Rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 sudah mulai berjalan. Sementara hari pencoblosan kertas suara di bilik suara tinggal menghitung bulan.
Untuk itu, sebagai upaya mengawal proses Pemilu 2024 yang jujur dan adil, ada 79 tokoh dari beragam profesi, seperti akademisi, advokat senior, pegiat hak asasi manusia (HAM), media, dan kalangan masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan "JagaPemilu #Jujur Adil". Diantaranya, Arief Budiman (mantan Ketua KPU), Arief T. Surowidjojo (pengacara senior), Bivitri Susanti (ahli hukum tata negara, pendiri PSHK), Chandra Hamzah (mantan Komisioner KPK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Komisioner KPK), Dr. Fachrizal Affandi (dosen FH Universitas Brawijaya), Goenawan Mohamad (sastrawan, perupa), Andriko Otang (Direktur Eksekutif TURC).
Lalu, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar FHUI), Anton Supit (pengusaha), Luhut MP Pangaribuan, SH (pengacara senior), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Guru Besar FHUI), Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti (Guru Besar FH Unpad), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perludem, dosen hukum tata negara FHUI), ahli hukum tata negara FH Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar, Bambang Harymurti (mantan Pimpred Tempo), Inayah Wahid (Gus Durian), Hadar Gumay (mantan komisioner KPU), Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Lutpi Ginanjar (Founder/CEO Smeshub), dan lain-lain.
Ketua Komite Pengarah JagaPemilu, Erry Riyana Hardjapamekas menjelaskan gerakan ini muncul dari kepedulian tulus dari kalangan yang tidak berpartai (non partisan), imparsial, tidak memihak, dan independen. Melalui gerakan "JagaPemilu" ini setidaknya sebagai bagian menjaga pemilu dari kecurangan.
“Kami berkumpul dan membentuk manifesto, menjaga proses pemilu dari kecurangan dan penyimpangan,” ujar mantan Komisioner KPK itu dalam kegiatan peluncuran gerakan "JagaPemilu" di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga:
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Sulistyowati Irianto mengatakan tujuan gerakan ini antara lain menjaga Indonesia agar tetap sebagai negara hukum. Artinya, semua tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum, bukan malah karena kemauan penguasa kemudian hukum bisa diubah-ubah sesuai seleranya. “Dasarnya negara hukum itu nilai-nilai demokrasi dan HAM,” ujarnya.