“Putusan MK bukan sekadar soal menang atau kalahnya pemohon. Yang lebih penting adalah bagaimana konstitusi tetap hidup, relevan, dan melindungi kepentingan publik,” jelasnya.
Senada, Hakim Konstitusi baru usulan DPR, Inosentius Samsul pun menegaskan komitmennya guna menjaga kredibilitas MK. Dalam uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi III DPR sebelum dilantik, dirinya menyampaikan misi untuk tidak membuat putusan yang menimbulkan kontroversi.
“Jadi diharapkan ke depan MK itu betul-betul menjadi tempat yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mencari keadilan bagi siapa pun,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Pria biasa disapa Ino itu mengatakan MK harus merdeka sebagai lembaga peradilan. MK harus bebas dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu. Serta bebas dari asumsi bahwa MK selalu benar, namun tentu harus disertai akuntabilitas. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh lembaga ini harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi konstitusional, rasional, penalaran hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.
“Itu yang akan saya bawa, agar putusan MK tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga mudah dipahami dan bisa dilaksanakan,” terangnya.
Selain itu, pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi MK yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, MK telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
“Penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu,” ujar Prabowo.
