Mahkamah Agung (MA) kembali menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kali ini putusan perkara nomor 09/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Give Away atau tas Haji Tahun Anggaran 2007 di PT Garuda Indonesia. Dalam forum jurnalis, Rabu (18/11), Kepala Biro Humas KPPU A Junaidi mengatakan dikuatkannya putusan KPPU ini merupakan dorongan berharga bagi KPPU untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Seperti diberitakan hukumonline sebelumnya, kasus ini berawal dari adanya laporan PT Seruni Indah ke KPPU mengenai pelelangan umum pengadaan give away di Garuda. Nilai lelang sendiri lebih dari Rp15 milliar. PT Seruni adalah perusahaan yang kalah dalam tender tersebut.
Pada 2008, KPPU memutuskan peserta tender terbukti melakukan persekongkolan untuk menentukan pemenang lelang. Adapun yang menjadi terlapor adalah PT Gaya Bella sebagai Terlapor I dan PT Uskarindo Prima sebagai Terlapor II. Kedua terlapor ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam putusannya, majelis komisi menghukum PT Gaya Bella membayar denda Rp500 juta. Sedangkan PT Uskarindo didenda sebesar Rp400 juta. Majelis juga merekomendasikan kepada Garuda selaku panitia agar membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada peserta tender dengan tujuan agar peserta tender dapat menyampaikan harga penawaran sesuai harga yang wajar berdasarkan HPS.
Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 23 Maret 2009. Namun pada tingkat kasasi MA menguatkan putusan KPPU ini tanggal 28 September 2009.
Masalah ONH
Terlepas dari kasus tersebut, KPPU sendiri sejak lama memberi perhatian khusus terhadap permasalahan penyelengaraan haji. Komisi ini bahkan pernah memberikan saran dan pertimbangan ke Departemen Agama (Depag) pada 29 Agustus 2009. Saran itu berupa kebijakan tarif, pemberdayaan pelaku usaha nasional, dan pembuatan organisasi penyelenggaraan ibadah haji.
Begitu juga dengan Ongkos Naik Haji (ONH) Plus. Dimana KPPU menyarankan agar Depag menentukan batas atas tarif ONH Plus supaya harga tidak melambung. Saat ini justru yang ditentukan oleh Depag adalah tarif batas bawah. Namun, Depag sendiri tidak sependapat dengan KPPU. Masalahnya, KPPU sampai sekarang juga belum melakukan pengawasan apakah terjadi perubahan perilaku dalam penentuan tarif haji tahun ini.
