Perbaikan dilakukan terhadap amar poin 6 putusan PN Jakpus. Amar tersebut berbunyi: Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada dictum nomor 4 dilakukan dengan syarat: 1. Untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimum 10 persen dari total saham yang dilepas; 2. Pembeli tak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings maupun pembeli lain dalam bentuk apapun'.
Nurhadi mengatakan majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua MA Bagir Manan ini menghapus ketentuan tersebut. Amar poin 6 itu dihapus total, tuturnya. Sayang, Nurhadi tak menjelaskan apa yang menjadi alasan majelis kasasi menghapuskan ketentuan itu.
Yang jelas penghapusan amar poin 6 ini menjadi kabar gembira buat Qatar Telecom (Qtel) dan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT). Pasalnya, transaksi penjualan saham PT Indosat Tbk oleh STT kepada Qtel sebesar 40,8 persen pada 6 Juni lalu seakan mendapat lampu hijau dari MA.
Penjualan Indosat oleh STT -perusahaan yang menurut KPPU masuk sebagai kelompok usaha Temasek- memang sempat diperdebatkan. Selain oleh Bapepam-LK dan Depkominfo, KPPU juga mempersoalkan penjualan tersebut. KPPU menganggap transaksi itu sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum di Indonesia. Alasannya, perkara Temasek masih disidangkan di MA. Harusnya mereka (Qtel, red) membeli saham Indosat, ketika perkara sudah diputus di MA seperti ini, ujar Ketua KPPU Syamsul Maarif kepada hukumonline.
Meski begitu, bukan berarti KPPU kecewa terhadap putusan ini. Secara keseluruhan putusan ini positif, meskipun tidak semua keinginan kita terkabulkan, kata Syamsul. Keinginan yang tidak terkabulkan yang dimaksud Syamsul tak lain adalah penghapusan poin 6 tadi. Ketika ditanya apakah putusan MA ini bisa disebut bentuk pengesahan terhadap pembelian Indosat oleh Qtel, Syamsul hanya menjawab, Anda tafsirkan sendiri saja lah.
Terlepas dari masalah penjualan Indosat, menurut Syamsul, banyak prinsip baru yang sekarang dikukuhkan oleh MA melalui putusan ini. Prinsip-prinsip hukum persaingan yang dulu diperdebatkan oleh beberapa lawyer, setelah (putusan) ini dianggap final. Misalnya one single economic entity, yang dikukuhkan MA. Pengertian mayoritas dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, dimana tidak harus 50 persen lebih, tapi juga terjadi ketika ada kontrol pengendalian. Lalu bukti ekonomi juga digunakan MA, tutur Syamsul.
Syamsul menambahkan, putusan MA yang mengukuhkan prinsip-prinsip hukum persaingan modern di Indonesia bisa berdampak positif bagi Negeri ini. Hukum persaingan kita akan bagus ke depan, ujar Syamsul optimis.
