
Pengantar.
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi adalah benteng terakhir bagi setiap pencari keadilan. Tidaklah mengherankan apabila benteng terakhir keadilan itu diharapkan menjelma menjadi lembaga penuntun-pemimpin-panutan-pengawas terhadap lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya.
Adalah wajar apabila kemudian para pencari keadilan menginginkan setiap putusan majelis hakim agung secara komprehensif mewakili legal social - moral justice. Kehadiran para hakim ad hoc didasari harapan agar setiap putusan hakim tidak hanya bertumpu pada legal justice semata.
Walaupun kehadirannya ditampik banyak kalangan -terutama sekali para pengacara pelaku tipikor- para hakim ad hoc tipikor di MA mewarnai putusan-putusan majelis, baik kasasi maupun PK. Tatkala memeriksa lebih dari 100 perkara Tipikor[1] para hakim ad hoc Tipikor sering menemukan praktik-praktik menyimpang yang telah berlangsung bertahun-tahun sehingga dianggap sebagai hal yang biasa dan benar,seperti permohonan PK perkara pidana oleh kuasa.
Hadir dan tanda tangan
Seperti kata pepatah “Tidaklah mengada-ada kalau burung Tempua bersarang rendah”, maka ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP serta pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan tertentu.
Kutipan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 263 ayat (1) : Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Pasal 265 ayat (2) : Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
Pasal 265 ayat (3) : Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
Apabila kita urai maka undang-undang yang bersifat imperatif itu memberi peluang bagi pencari keadilan, dalam hal ini terpidana atau ahli warisnya, untuk mengajukan peninjauan kembali. Manakala peluang itu digunakan, dia harus hadir untuk kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan.
Pembuat undang-undang tentu saja telah memperhitungkan segala kemungkinan tatkala hendak mengundangkan pasal-pasal ini. Yahya Harahap[2] mengemukakan salah satu kemungkinan mengapa berita acara itu harus ikut ditandatangani oleh Pemohon adalah adanya kemungkinan pemeriksaan dan berita acara yang dibuat-buat oleh hakim dan panitera. Dengan ikut menandatangani berita acara pemeriksaan, Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa alasan permintaan peninjauan kembali yang diajukannya telah diakomodir dengan benar. Kekhawatiran ini datang dari Yahya Harahap yang nota bene adalah mantan Ketua Muda Pidana Umum di Mahkamah Agung.
Melalui kuasa ?
Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa dalam keterangannya kepada Hukumonline.com[3] mengakui bahwa di kalangan Hakim Agung selama ini muncul mendapat yang mendua mengenai pengajuan PK oleh kuasa atau lazimnya oleh Advokat. Pendapat pertama tetap mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan PK harus diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Pendapat yang berseberangan, menyatakan bahwa permohonan itu dapat saja diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Masih kata Ketua MA, tugas kuasa hukum adalah untuk mewakili (i.c. terpidana). Lebih lanjut Ketua MA menyatakan bahwa lembaga peradilan tertinggi itu, secara kelembagaan belum membuat peraturan untuk menyamakan persepsi.
Dengan asumsi bahwa berita hukumonline.com itu akurat, pernyataan Ketua MA tadi, akan menuai dua masalah yang harus dipertanyakan :
§ Karena kuasa hukum adalah untuk mewakili, bersediakah mereka mewakili segala kewajiban terpidana, termasuk menjalani hukuman penjara? Dengan gamblang, pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan tidak;
§ Membiarkan pendapat para Hakim Agung mendua mengenai permohonan PK, pencari keadilan akan merasa dirugikan karena pada gilirannya akan menimbulkan masalah baru, dapatkah Pemohon mengulangi permohonannya yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh MA, dengan alasan Majelis belum memeriksa materi permohonan?
Apabila kita bersedia menoleh ke belakang, dualisme pendapat di antara para Hakim Agung tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Pimpinan Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum, melalui surat nomor 4984/TU/84/3951/Pid. Tanggal 2 November 1984 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian disebarkan untuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, dengan tegas menyatakan :
- Kehadiran pemohon dan Jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan pasal 265 ayat (2) KUHAP adalah merupakan keharusan;
- Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya melalui panitera/jurusita;
- Pemanggilan terhadap pemohon yang berada di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya oleh panitera/jurusita;
- Pemberitahuan kepada Jaksa (tanpa menyebut nama) untuk hadir ke pengadilan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya melalui panitera/jurusita;
- Pemeriksaan terhadap permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh hakim dalam persidangan pengadilan;
- Kedudukan jaksa dalam pemeriksaan persidangan peninjauan kembali bukan sebagai penuntut umum.
Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Adi Andojo itu sejiwa pula dengan SEMA No. 6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditandatangani oleh Ketua MA Ali Said SH.
Seperti dikemukakan oleh Ketua MA dalam keterangannya kepada Hukumonline.com, di kalangan Hakim Agung muncul pendapat yang mendua mengenai pengajuan PK oleh Kuasa. Yang pro, antara lain Yahya Harahap[4], mengacu kepada angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Jelaslah bahwa argumentasi yang dibangun oleh Yahya Harahap tanpa memperhitungkan nilai tata urutan peraturan perundang-undangan kita.
Di samping itu, ada juga yang mengacu kepada Pasal 233 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum”. Memang, permintaan banding, berbeda dengan proses pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang harus melalui suatu proses mengadili.
Demi Bangsa dan Negara
Kehadiran Terpidana seperti ditegaskan oleh Pimpinan MA tahun 1984, adalah suatu keharusan. Mengapa? Rupanya, pimpinan MA pada waktu itu berpandangan jauh ke depan. Mereka melihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi apabila Terpidana dapat mengajukan permohonan PK yang cukup diwakili oleh pengacaranya.
Kasus PT Goro Batara Sakti dan BULOG yang merugikan Negara hingga Rp96 milyar adalah salah satu contoh yang membuktikan betapa jeli mata pimpinan MA yang mengedarkan surat edaran tersebut. Dari tempat persembunyiannya Tommy Suharto yang menjadi Terpidana mengajukan PK melalui kuasanya. Majelis Hakim Agung menyatakan syarat formil permohonan tersebut dipenuhi sehingga materi dapat diperiksa. Tatkala Majelis menolak permohonan PK, putusan tersebut tidak dapat di eksekusi dengan segera oleh JPU. Terpidana leluasa hidup dengan tenang di tempat persembunyiannya lebih dari setahun.
Contoh lain adalah Djoko Tjandra yang terlibat kasus cessie Bank Bali sebesar Rp546,468 milyar. MA memeriksa PK yang diajukan Jaksa dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp15 milyar. Sehari sebelum putusan itu dihasilkan dalam Muscap para Hakim Agung, Djoko yang sudah mengetahui terlebih dahulu memutuskan ambil langkah seribu, lari ke luar negeri dengan menggunakan pesawat carteran. Dari tempat persembunyiannya di luar negeri, ia menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan PK tetapi melalui kuasanya. Persoalan menjadi dilematis bagi MA, karena sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Demi bangsa dan negara yang sedang dirundung kemalangan yang sangat, celah-celah yang digunakan oleh para koruptor antara lain melalui pintu permohonan PK oleh kuasa, harus segera ditutup, mengingat penderitaan rakyat yang sudah sampai pada tingkat nadir.
Simpulan
Dari uraian-uraian tersebut, dapat kita tarik suatu simpulan sebagai berikut :
1. Demi kepastian hukum dan demi kepentingan para pencari keadilan, Mahkamah Agung seyogianya segera mengakhiri dualisme pendapat di antara para Hakim Agung mengenai pengajuan permohonan PK melalui Kuasa.
2. Dalam hal pengajuan permohonan PK, ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam Pasal 263 ayat (1);Pasal 265 ayat (2);Pasal 265 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah suatu keniscayaan.
3. Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, kehadiran Terpidana dan keharusan menandatangi berita acara pemeriksaan, memiliki makna tersendiri, dalam rangka mencegah larinya Terpidana yang mengakibatkan putusan yang sudah in kracht tidak dapat dieksekusi.
Jakarta, 25 Maret 2010,
Prof.DR.Krisna Harahap SH.,MH.
[2] Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, hlm.628
[3] 12 Naret 2010
















