Adanya putusan MK ini, lanjut Irma, tentu akan menjadi angin segar bagi anak luar kawin bila harus bertarung di pengadilan. Kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris semakin kuat. “Ini bakalan banyak. Kasihan mereka nanti kalau harus bersengketa ke pengadilan,” tuturnya.
“Kalau putusan ini dijadikan dasar hukum maka akan merepotkan sekali. Ini bisa mengganggu sistem hukum perdata. Hukum waris itu apalagi ada macam-macam, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat,” ujar notaris yang rajin menulis buku panduan praktis hukum ini.
Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim mengatakan setiap pihak harus menghormati putusan MK karena lembaga ini memang berwenang menguji atau menafsirkan undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan hukum Islam, lanjutnya, tafsir MK ini tak ada masalah. “Walau sebenarnya ada perbedaan di antara madzhab yang ada,” ujarnya.
Abdul Hakim menilai tujuan dari putusan ini sebenarnya baik, yakni ingin memperjelas status anak luar kawin. “Ini ingin menetapkan status anak. Tapi hukum perzinahan tetap dilarang menurut hukum Islam,” ujarnya.
Meski begitu, Sekretaris Fraksi PKS ini tak menampik bila putusan ini akan menimbulkan masalah waris, ketika ada anak luar kawin yang merasa berhak terhadap warisan ayah biologisnya. “Kalau ada kasus seperti itu, ya sengketanya diselesaikan ke pengadilan,” pungkasnya.
