Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres telah memastikan sejumlah hal, bukan hanya memastikan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Melalui putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertegas kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk menangani sengketa administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Sirait, memandang putusan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, sebagai bentuk dukungan konstitusional terhadap kelembagaan Bawaslu. Fritz sampai menghitung nama Bawaslu disebut 1.844 kali dalam putusan Mahkamah. Ini juga berarti pemberian kewenangan kepada Bawaslu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semakin mendapat landasan hokum.
Fritz berpandangan bahwa MK secara tegas telah membagi kewenangan sejumlah lembaga dalam menangani sengketa terkait Pemilihan Umum. Tidak hanya kepada Bawaslu, MK juga menegaskan pembagian kewenangan serupa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA). Itu sebabnya, Bawaslu sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. “Bagian awal putusan itu kan mahkamah menegaskan dimana peran Bawaslu, di mana peran lembaga lain seperti PTUN, dan Mahkamah Agung yang sangat terbatas. Bawaslu sangat mengapresiasi putusan MK,” ujar Fritz kepada hukumonline, di Jakarta, Rabu (3/7).
Menurut Fritz, pembagian kewenangan tersebut semata-mata untuk memudahkan proses penanganan sengketa Pemilihan Umum yang pada dasarnya menggunakan mekanisme speedy trial. Dengan begitu tidak terjadi penumpukan hanya di salah satu lembaga saja.
(Baca juga: MK: Dalil Pelanggaran TSM Kewenangan Bawaslu).
Fritz menyebutkan, sebenarnya terkait penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bukan baru kali ini saja diberikan kepada Bawaslu. Bawaslu sebelumnya sudah memeiliki kewenangan tersebut. Cuma, saat itu masih terbatas pada pelanggaran dengan motif politik uang. Inilah antara lain yang berubah setelah UU No. 7 Tahun 2017 terbit.
Konstruksi UU Pemilu 2017 tersebut memberikan perluasan makna terhadap pelanggaran TSM yang menjadi wewenang penanganan oleh Bawaslu. Pada 2016 muncul konsep TSM tapi hanya mengenai politik uang. Lalu, “TSM itu maknanya diperluas menjadi pelanggaran administrasi oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan itu adalah keweanagan dari Bawaslu,” terang Fritz.
Penegasan Mahkamah Konstitusi itu mendorong kesiapan Bawaslu menjalankan kewenangan yang telah diamanahkan undang-undang. Kesiapan juga diperkuat oleh kebijakan yang menjadikan Bawaslu di daerah bersifat permanen, tidak lagi ad hoc seperti sebelumnya. Penguatan kelembagaan Bawaslu terhadap kewenangan TSM tersebut itu juga diberikan kepada Bawaslu daerah, Kabupaten kota maupun juga Propinsi”.
Fritz mengakui dengan adanya UU Pemilu yang baru berikut sejumlah kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dari pusat hingga daerah telah mendorong Bawaslu secara kelembagaan menjadi lebih siap. Kewenangan mengeluarkan salah satu sanksi yang paling berat, saksi diskualifikasi misalnya, juga diberikan kepada Bawaslu di tingkat daerah. Tidak hanya terkait pelanggaran yang bersifat TSM, Bawaslu darrah juga bisa mendiskualifikasi calon petahana yang melakukan restrukturisasi kelembagaan ketika menjelang Pemilu berlangsung.
Fritz menyebutkan bahwasanya moment Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Pemilu serentak sangat membantu Bawaslu menyiapkan diri. “Maksudnya antara kewenangan dan kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan, penindakan, dan bagaimana proses pelanggaran administrasi sudah dilakukan jauh sebelum PHPU ini dimulai,” ujar Fritz. Oleh karena itu, Fritz meyakini konstruksi UU Pemilu terkait wewenang Bawaslu telah dibarengi dengan desain penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung.
Sebelumnya dalam sidang pembacaan putusan sengketa PHPU Pilpres, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil Pemohon. Dalam pertimbangan Mahkamah terkait kecurangan TSM, Mahkamah mengutip Pasal 286 UU Pemilu dan penjelasannya secara tegas memberi kewenangan penanganan sengketa dalil TSM kepada Bawaslu, bukan wewenang MK. Pemohon seharusnya telah memahami konsep pelanggaran TSM. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM harus memenuhi unsur Pasal 286 UU Pemilu.
Majelis hakim MK menegaskan hal ini. “Dalil Pemohon soal TSM itu merujuk yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan UU Pemilu dan UU Pilkada yang lama sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan dasar hukum untuk diterapkan dalam PHPU Presiden 2019 ini,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan putusan.
Majelis menyatakan jika Pemohon membaca Putusan MK Nomor 97/PUUXI/2013 bertanggal 19 Mei 2014, terlihat jelas bahwa rezim Pilkada bukanlah bagian, apalagi sama, dengan Pemilu. Karena nomenklatur dan posisi hukum berbeda antara Pemilu dengan Pilkada, maka menggunakan putusan dan cerita Pilkada (Kotawaringin Barat) untuk kasus Pilpres merupakan analogi yang keliru (qiyas ma’al fariq/fasid) dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.
“Ini ditegaskan dalam asas nit agit explum litem quo lite resolvit, karena Pemilu dan Pilkada dua kategori hukum yang berbeda, penganalogian keduanya menjadi salah dan kesesatan berpikir. Maka dalil-dalil Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi Pilkada untuk ‘memaksa’ Mahkamah menerima permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum”.
Menurut Mahkamah, pengalihan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan MK “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Karena itu, pembentuk UU berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani MK, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Bawaslu.
“Selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu,” Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul melanjutkan pembacaan putusan.
















