Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh PPNS menimbulkan kinerja PPNS tidak maksimal, padahal peran PPNS sangat penting dalam penegakan hukum atas undang-undang yang menjadi dasar keberadaan PPNS tersebut. Ada harapan bahwa KUHAP baru akan merespon dan memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNS. Sejauh mana KUHAP baru merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNS dan bagaimana KUHAP baru memandang kedudukan dan kewenangan PPNS, akan dibahas dalam tulisan singkat ini.
Terkait kedudukan PPNS, selama ini berdasarkan KUHAP lama, UU No. 8 Tahun 1981, terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan PPNS, apakah PPNS mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan penyidik Polri. Dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP baru disebutkan secara eksplisit bahwa penyidik Polri adalah penyidik utama, sedangkan PPNS tetap diakui sebagai salah satu penyidik. Penyebutan “penyidik utama” bagi penyidik Polri tidak ada sebelumnya dalam KUHAP lama. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa penyidik Polri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada PPNS. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dalam “kendali” penyidik Polri.
Kedudukan penyidik Polri lebih utama (baca lebih tinggi) dari PPNS dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KUHAP baru yang menempatkan pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS dalam kerangka koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP lama yang menyebutkan bahwa PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Namun, pasal tersebut tidak menyebut secara eksplisit sampai tahap apa koordinasi wajib dilakukan.
KUHAP baru melalui Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa PPNS wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi koordinasi tidak cukup hanya dilakukan pada awal penyidikan saja, tetapi wajib dilakukan sampai tahap penyerahan berkas. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (3) KUHAP baru menentukan bahwa penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS dilakukan melalui penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Pasal-pasal ini menegaskan dengan gamblang bahwa penyidik Polri berperan sebagai pengendali dalam proses penyidikan.
Penegasan tentang posisi penyidik Polri lebih kuat dari PPNS dapat juga dilihat dari ketentuan KUHAP baru yang mengatur tentang penangkapan dan penahanan. Berdasarkan KUHAP baru, PPNS pada umumnya tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan sendiri, kecuali atas perintah penyidik Polri (lihat Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP baru). Dalam KUHAP lama, tidak ada pembatasan semacam itu. Kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS dalam aturan lama tergantung dari ketentusn KUHAP dan undang-undang sektoral yang menjadi dasar hukum PPNS.
Perbedaan pengaturan tentang kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS seringkali dalam praktek menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengadilan yang memeriksa keabsahan suatu penangkapan dan penahanan oleh PPNS sering memberi putusan yang berbeda-beda. Barangkali untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, KUHAP baru memberi penegasan bahwa penangkapan dan penahanan oleh PPNS baru dianggap sah apabila ada perintah dari penyidik Polri. Namun demikian, perubahan aturan ini jelas-jelas membatasi dan mendegradasi kewenangan dari PPNS.
Permasalahan lain yang perlu dibahas adalah ketiadaan kewenangan penyelidikan oleh PPNS. Beberapa pihak telah mengusulkan agar PPNS, seperti halnya penyidik Polri, mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan. Namun sayangnya, KUHAP baru tidak mengakomodasi keinginan tersebut.
