Pasal 1 ayat (4) KUHAP lama memberikan kewenangan penyelidikan hanya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya mayoritas UU Sektoral yang memiliki tindak pidana khusus, tidak mengatur mengenai Penyelidik atau Penyelidikan dan hanya mengatur mengenai Penyidik dan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Meski demikian, terdapat beberapa UU Sektoral yang mengatur mengenai “penyelidikan” secara berbeda dengan KUHAP. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Di dalam ketentuan umum UU ini diatur bahwa Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
Demikian pula dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakanian yang dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) menyatakan bahwa informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Istilah “Pemeriksaan Bukti Permulaan” memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kegiatan penyelidikan sesungguhnya dilakukan juga oleh Penyidik PPNS meski dalam nama yang berbeda-beda. Selain demi kepastian hukum, alasan pemberian kewenangan penyelidikan kepada PPNS didasarkan pada asas kemanfaatan.
PPNS memiliki keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh penyidik Polri. Oleh karena itu, PPNS semestinya sudah dapat ikut terlibat sejak awal yaitu sejak penyelidikan, karena mereka secara khusus memiliki kemampuan untuk mencari atau menemukam adanya dugaan tindak pidana. Atas dasar pengetahuan dan pengalaman khusus yang dimilikinya, PPNS akan dapat secara efektif membantu penyelidik Polri dalam proses penyelidikan kasus. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat apabila PPNS pun sejak awal sudah dilibatkan dalam penyelidikan, dibandingkan apabila mereka baru dilibatkan pada tahap penyidikan. Hal ini juga untuk menghindari proses pengulangan penyelidikan ataupun penyidikan, yang dalam praktek sering terjadi.
Isu kelembagaan PPNS seharusnya juga di ‘address’ oleh KUHAP baru. Keberadaan PPNS berada di tiga lembaga sekaligus acapkali menimbulkan konflik kewenangan dan pada akhirnya pembinaan dan pengawasan PPNS menjadi tidak maksimal. KUHAP baru seharusnya dapat menegaskan posisi PPNS, apakah PPNS tetap berada di bawah tiga institusi seperti yang sudah berjalan saat ini dengan pengaturan peran dan fungsi masing-masing institusi secara jelas, atau berada hanya dalam satu institusi yaitu Kepolisian RI atau berada dalam satu wadah/lembaga baru yang bersifat koordinatif.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa KUHAP baru belum sepenuhnya memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNS. Ada beberapa isu yang secara tegas diatur kembali dalam KUHAP baru, namun ketentuan tersebut justru untuk menegaskan posisi kuat dari Penyelidik Polri jika dihadapkan dengan PPNS. Kewenangan PPNS justru dibatasi dan tidak dapat menjalankan kewenanganya secara mandiri. Secara fungsional, PPNS dalam menjalankan tugasnya akan tergantung dari penyidik Polri, walaupun secara struktural tidak berada di bawah Polri.
*) Dr. Subianta Mandala, S.H. LL.M., Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
