Pandemi Covid-19 telah berlangsung satu tahun lebih di Indonesia sejak kasus pertama kali ditemukan pada 2020 lalu. Penanganan pandemi belum optimal sehingga penyebaran virus terus berlangsung dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa. Tidak efektifnya kebijakan pemerintah menjadi salah satu permasalahan yang dianggap menjadi penyebab lambatnya penanganan pandemi.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengatakan sejak awal pemerintah tidak menganggap serius pandemi Covid-19. Padahal, berbagai pihak termasuk dirinya telah memperingatkan pemerintah terhadap bahaya Covid-19. Salah satu permasalahan yang paling awal yaitu pemerintah enggan menutup pintu masuk internasional, khususnya dari China sebagai pusat pertama penyebaran Covid-19.
“Saya sudah ingatkan pemerintah harus serius tapi pemerintah sepele karena bilang Indonesia tidak akan kena karena iklim tropis, makan nasi kucing. Saya juga bilang ke Kementerian Perhubungan untuk close border namun tidak dijalankan,” jelas Agus dalam webinar Perkembangan, Peluang dan Tantangan Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Asian Law Student’s Association, Rabu (4/7).
Alhasil, keterlambatan penanganan tersebut menyebabkan penyebaran Covid-19 tidak terdeteksi dengan optimal. Dia juga menilai kebijakan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 dengan menerapkan penghentian aktivitas sosial secara parsial seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif sejak awal. Seharusnya, pemerintah mengambil penghentian total atau lockdown. (Baca: Tips Kuliah Hukum Online Ala Presiden ALSA Indonesia)
Dia menjelaskan mengacu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama lockdown. Sehingga, kekhawatiran masyarakat terhadap kekurangan kebutuhan pokok tidak terjadi. Agus menjelaskan dengan penghentian aktivitas masyarakat secara parsial tidak efektif dan menghabiskan biaya besar.
Kemudian, Agus menambahkan sejak awal pandemi pemerintah justru menerbitkan berbagai peraturan yang karut marut sehingga membingungkan masyarakat. Dia mencontohkan terjadi pertentangan antara Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Peraturan Menteri Perhubungan 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Percepatan Pecegahan Penyebaran Covid-19.
Selain itu, peraturan yang diterbitkan pemerintah sehubungan Covid-19 terdapat berbagai pengecualian. “Sebaiknya enggak usah dibuat aturan sekalian kalau banyak pakai kata kecuali,” jelas Agus.
