Sejak berdiri pada 2003, Mahkamah Konsititusi (MK) sebagai lembaga penjaga konstitusi terus mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi di beberapa lini. Salah satu yang menarik perhatian dan mendapat catatan adalah yang berkenaan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang.
Salah satu Advokat yang sering beracara di MK, Viktor Santoso Tandiasa mengungkap perkembangan yang berhubungan dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang justru lebih banyak lahir dari pengujian undang-undang itu sendiri. Viktor menilai sangat minim perkembangan di MK bersumber dari inisiatif pembuat undang-undang.
“Ketika pembentuk undang-undang ingin merevisi UU MK yang diutak utik hanya masa jabatan hakim, soal usia hakim, tapi tidak melihat yang lebih penting yang sebenarnya masih sangat banyak,” ujar Viktor dalam diskusi bertajuk “Perkembangan Peradilan Tata Negara: Perspektif Advokat Konstitusi,” di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Sabtu (16/11/2024).
Baca Juga:
MK Tegaskan Pejabat Negara Hingga Kepala Desa Bisa Dipidana Bila Langgar Netralitas dalam Pilkada
Periodisasi Pencalonan Anggota DPR Tak Terbatas, UU MD3 Dipersoalkan
Dia menyebut beberapa perubahan yang terjadi di MK yang berasal dari pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Misalnya terkait kewenangan menguji undang-undang. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pernah mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang yang lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Viktor, pasal ini kemudian dinyatakan inkonstitusional lewat pengujian normanya, sehingga MK juga berwenang untuk menguji undang-undang yang lahir sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. “Ini bagian dari salah satu perkembangan pertama terkait kewenangan MK,” tutur Viktor.
Contoh perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersumber dari pengujian undang-undang lainnya adalah terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut Viktor, kewenangan ini berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
















