Muncul Ketidakpastian Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang
Terbaru

Muncul Ketidakpastian Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang

Pemohon menguji frasa atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi persidangan uji  materiil di Gedung MK. Foto: RES
Ilustrasi persidangan uji materiil di Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk menguji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945, Kamis (7/11/2024) kemarin. Sidang itu mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024 yang diajukan Muhammad Subhan Karantu, seorang pegawai swasta.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, kuasa pemohon, Muhammad Qabul Nusantara, menyampaikan kekhawatiran pemohon terkait potensi terjadinya pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) kepala daerah dalam waktu lama. Bahkan hingga lima tahun. 

Kekhawatiran ini bermula pada Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada yang membuka dua opsi jika kotak kosong menang, pemilihan ulang pada tahun berikutnya atau pelaksanaan pemilihan sesuai jadwal dalam peraturan perundang-undangan. Frasa ‘atau’ pada pasal tersebut memberikan pilihan yang memungkinkan penundaan pemilihan ulang hingga jadwal Pilkada serentak lima tahunan.

“Pemohon menguji frasa ‘atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan’ dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang berbunyi lengkap: ‘Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan’,” jelasnya, dikutip dari laman resmi MK.

Baca juga:

Pemohon merupakan seorang pemilih terdaftar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pilkada di wilayahnya hanya diikuti satu pasangan calon melawan kotak kosong. Pemohon menyoroti bahwa opsi kedua menciptakan ketidakpastian, karena Pilkada ulang dapat ditunda hingga jadwal reguler yang saat ini diadakan setiap lima tahun. 

Dalam skenario ini, wilayah pemohon akan dipimpin oleh Pj kepala daerah untuk waktu yang panjang, menyerupai masa jabatan kepala daerah definitif. Pemohon berpendapat bahwa ketidakpastian ini mengaburkan perbedaan antara kepala daerah definitif dan Pj kepala daerah dalam hal durasi jabatan, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin daerah secara demokratis.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info