Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk menguji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945, Kamis (7/11/2024) kemarin. Sidang itu mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024 yang diajukan Muhammad Subhan Karantu, seorang pegawai swasta.
Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, kuasa pemohon, Muhammad Qabul Nusantara, menyampaikan kekhawatiran pemohon terkait potensi terjadinya pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) kepala daerah dalam waktu lama. Bahkan hingga lima tahun.
Kekhawatiran ini bermula pada Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada yang membuka dua opsi jika kotak kosong menang, pemilihan ulang pada tahun berikutnya atau pelaksanaan pemilihan sesuai jadwal dalam peraturan perundang-undangan. Frasa ‘atau’ pada pasal tersebut memberikan pilihan yang memungkinkan penundaan pemilihan ulang hingga jadwal Pilkada serentak lima tahunan.
“Pemohon menguji frasa ‘atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan’ dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang berbunyi lengkap: ‘Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan’,” jelasnya, dikutip dari laman resmi MK.
Baca juga:
- UU Pilkada Diuji Materi ke MK, Pemohon Minta Ada Kotak Kosong di Pilkada 2024
- Tiga Poin Penting dalam Mengawal Kualitas Demokrasi di Pilkada DKI Jakarta
- Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024
Pemohon merupakan seorang pemilih terdaftar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pilkada di wilayahnya hanya diikuti satu pasangan calon melawan kotak kosong. Pemohon menyoroti bahwa opsi kedua menciptakan ketidakpastian, karena Pilkada ulang dapat ditunda hingga jadwal reguler yang saat ini diadakan setiap lima tahun.
Dalam skenario ini, wilayah pemohon akan dipimpin oleh Pj kepala daerah untuk waktu yang panjang, menyerupai masa jabatan kepala daerah definitif. Pemohon berpendapat bahwa ketidakpastian ini mengaburkan perbedaan antara kepala daerah definitif dan Pj kepala daerah dalam hal durasi jabatan, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin daerah secara demokratis.
















