“Tentunya penerapan SEMA yang bersifat aturan internal tidak boleh mereduksi ketentuan KUHAP atau menambah norma baru yang bertentangan dengan KUHAP,” kata Gayus.
Menurut dia, dasar putusan hakim harus menggunakan hukum formil dan hukum materiil, yang keduanya sama-sama bersifat imperatif atau memaksa hakim dalam memutus perkara. Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP sebagai hukum formil merupakan pelanggaran putusan hakim yang bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum putusan.
Dia menambahkan dalam persidangan permohonan PK di PN Jakarta Selatan (pengadilan asal) dengan jelas terungkap bahwa terpidana tidak hadir karena telah ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) dan hanya dihadiri kuasa hukumnya serta istrinya.
“Ini bertentangan dengan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHAP yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Atau putusan itu dianggap tidak pernah ada atau never existed, sehingga menjadikan kedudukan perkara ini kembali kepada putusan kasasi,” kata Gayus yang menyatakan pendapatnya ini merupakan pendapat pribadi.
Senada, Hakim Ad Hoc Tipikor MA Krisna Harahap menegaskan kehadiran terpidana dalam pengajuan PK adalah keharusan. Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP menyatakan hakim, jaksa dan terpidana diharuskan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan terpidana sendiri diberi kesempatan untuk menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat.
Lebih lanjut, Krisna menjelaskan pembentuk UU mempunyai tujuan strategis ketika merumuskan pasal ini agar majelis hakim dengan mata kepala sendiri menyaksikan bahwa terpidana benar-benar sedang menjalanai eksekusi atas putusan yang sudah inkracht. “Dengan demikian, pengajuan PK dari tempat pelarian dapat dihindari seminimal mungkin,” ujarnya ketika diwawancarai, Jumat (23/8).
Seandainya ketentuan ini dipegang teguh, lanjut Krisna, Sudjino Timan hanya dapat mengajukan PK sambil menjalani hukuman 15 tahun seperti yang dijatuhkan oleh majelis kasasi. Ia juga menambahkan ‘kehadiran pemohon dan jaksa adalah suatu keharusan’ sudah disepakati sejak 1984 di MA divbawah pimpinan Ketua Muda MA Adi Andojo.
