Feri menilai semangat Pemerintah memberi jaminan tidak menyebarnya virus covid-19 selama proses pilkada belum tergambar sampai saat ini. Karena itu ia menyarankan kepada penyelenggara pemilu agar lebih tegas, tidak hanya menyelamatkan peserta dan pemilih, tetapi juga diri mereka sendiri sebagai penyelenggara.
Feri mengingatkan pemilu serentak pada April 2019 lalu yang telah memakan banyak korban penyelenggara, padahal pelaksanaannya dilakukan pada masa normal. “Sebelumnya kita sudah dikecewakan dengan korban-korban penyelenggara di pemilu sebelumnya di masa normal, apalagi di masa new normal saat ini. Jangan sampai terulang kembali,” tegas Feri.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai ada motif dari pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada pada 2020, di antaranya: Pertama motif ekonomi. Menurut Titi, Pilkada 2020 akan seolah-olah memberi impresi kepada masyarakat kalau ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja.
Kedua motif politik, yakni adanya petahana dan non petahana yang tidak percaya diri jika pilkada dilaksanakan tahun 2021. Ketiga pemerintah dianggap kurang serius dengan kondisi covid-19 di Indonesia. Dampak covid-19 dianggap tidak separah yang dibayangkan, karena jumlah kasus positifnya tidak sebanding dengan negara lain.
Titi menegaskan penting untuk menunda pilkada ke 2021 agar waktu, kesiapan, adaptasi dan kualitas pilkada tetap terjaga. Menurut Titi, memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat dari pada manfaat.
“Di antaranya, terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan Covid-19, politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non petahana, dan turunnya partisipasi pemilih,” tutup Titi.