Ramai-ramai Menuntut Transparansi Naskah UU Cipta Kerja
Utama

Ramai-ramai Menuntut Transparansi Naskah UU Cipta Kerja

Berbagai disinformasi mengenai substansi dari UU Cipta Kerja dan tuduhan hoaks sebagaimana disampaikan Presiden merupakan dampak dari buruknya keterbukaan informasi penyusunan UU Cipta Kerja.

Mochammad Januar Rizki
Bacaan 5 Menit
Persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Foto: RES
Persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Foto: RES

masyarakat di sejumlah daerah mengenai penolakan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja merupakan akibat dari tidak transparannya pemerintah bersama DPR dalam penyusunan aturan tersebut. Pemerintah dan DPR cenderung menyembunyikan hasil final RUU Cipta Kerja sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat luas yang terkena dampak dari peraturan tersebut.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyesalkan buruknya keterbukaan informasi penyusunan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja. Kejar tayang yang dilakukan Pemerintah dan DPR telah mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat.

Sehingga, FOINI berpendapat Presiden dan DPR harus bertanggung jawab atas kondisi yang disebabkan oleh buruknya praktik keterbukaan informasi publik tersebut. Berbagai disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan tuduhan hoaks sebagaimana disampaikan Presiden merupakan dampak dari buruknya keterbukaan informasi penyusunan UU Cipta Kerja. (Baca Juga: Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja Dinilai Sarat Pelanggaran Hukum dan HAM)

“Pemerintah dan DPR seharusnya sadar bahwa UU Cipta Kerja menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan menyangkut banyak sektor kehidupan, bukan sekadar memenuhi target penyusunan UU. Berdasarkan penelusuran pada situs web DPR, DPR hanya mengumumkan 58 kali rapat pembahasan UU Cipta Kerja. Padahal, sebelumnya Ketua Baleg DPR, Supratman Ali Atgas, mengatakan terdapat 64 kali rapat yang dilakukan DPR, terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan 6 kali rapat dengan tim perumus,” jelas Arif Adiputro perwakilan dari Indonesian Parliamentary Center yang menjadi bagian dari koalisi tersebut, Minggu, (11/10).

Sehingga, Arif mengatakan ada 6 kali rapat yang tidak dipublikasikan hasilnya. Alih-alih memperbaiki kesalahannya, negara melalui aparatnya justru melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga atas tuduhan hoaks.  “Padahal, semua ini terjadi karena kelalaian Pemerintah dan DPR sendiri dalam memenuhi hak atas informasi bagi publik secara tepat. Tentu lain persoalannya, jika Pemerintah dan DPR telah mengumumkan kepada publik naskah UU Cipta Kerja yang telah mereka putuskan dalam Sidang Paripurna beberapa hari lalu (5/10/2020),” jelas Arif.

Menurutnya, Presiden dan DPR telah melanggar sejumlah ketentuan mengenai jaminan dan pemenuhan hak atas informasi. Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.” Tak hanya itu, DPR dan pemerintah seharusnya menjalankan amanat Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”.

Publikasi UU yang sudah disahkan juga diatur pada Pasal 7 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa DPR RI bertugas menyebarluaskan UU yang telah disahkan. Oleh karena itu, FOINI menuntut tanggung jawab Presiden dan Pimpinan DPR untuk: (1) Mengumumkan segera UU Cipta Kerja secara luas kepada publik sebagai kewajiban konstitusi dan undang-undang, termasuk mencegah dampak kerugian yang lebih lanjut bagi masyarakat; (2) Membuka ke publik semua informasi yang terkait dengan penyusunan UU Cipta Kerja, antara lain: laporan singkat, catatan rapat, daftar inventarisasi masalah, pandangan fraksi, dan risalah rapat penyusunan RUU Cipta Kerja, maksimal 12 Oktober 2020 mengingat keterlambatan informasi tersebut telah memicu terganggunya ketertiban umum; dan (3) Meminta aparat untuk segera menghentikan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat yang dituduh telah menyampaikan informasi menyesatkan.

Tuntutan keterbukaan informasi pada naskah RUU Cipta Kerja juga disampaikan Ricka Kartika Barus, perwakilan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Dia menyayangkan sampai saat ini belum ada isi Draft RUU Cipta Kerja yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah dan/atau Baleg DPR RI sehingga terjadi disinformasi di masyarakat bahkan timbul reaksi dari masyarakat dalam bentuk unjuk rasa.  Adapun yang sempat beredar di media adalah Draft RUU Cipta Kerja yang berjumlah 186 pasal dengan jumlah halaman sebanyak 905.

Ricka menilai disinformasi seharusnya tidak terjadi apabila Pembentuk Undang-Undang melakukan keterbukaan informasi kepada publik.  Menurutnya, Rancangan Undang-undang pun termasuk informasi publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/2008) Pasal 1 angka 2.

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public,” jelas Ricka, Senin (12/10).

Dia menyarankan bagi pemerintah khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik agar memenuhi permintaan informasi publik secara terbuka dalam Daftar Informasi yang tidak rahasia sehingga informasi yang perlu diketahui ini tidak perlu disembunyikan dan dicegah kepada masyarakat.

Kemudian badan publik yang dimaksud Pasal 1 angka 3, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Ricka menyampaikan pihaknya akan melakukan permohonan Informasi Publik secara resmi kepada Pemerintah dan Baleg DPR RI. Apabila tidak ditanggapi maka kami akan mengajukan Permohonan ke Komisi Informasi Publik karena sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik apabila tidak ditanggapi maka dapat dikategorikan sebagai sengketa informasi publik yang dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi Publik. Pasal 23 UU Keterbukaan Informasi Publik,  Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Kemudian Ricka mengingatkan Badan Publik wajib menanggapi permohonan informasi publik paling lambat 10 hari setelah Permohonan Informasi Publik diterima dan merespon secara tertulis atau memenuhi permintaan informasi publik dari pemohon.

Dalam Pasal 23 ayat 7 UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan "Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ataug. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta

Menurut Ricka, penyampaian naskah RUU Cipta Kerja penting bagi publik untuk memperoleh Informasi Publik yaitu RUU Cipta Kerja yang telah dibahas dalam Sidang Paripurna. Selain itu Pemerintah juga seharusnya segera juga menyebarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat aturan teknis beberapa substansi di UU Cipta Kerja yang akan diatur lebih lanjut agar tidak ambigu bahkan menimbulkan asumsi bagi masyarakat dalam membaca substansi dalam UU Cipta Kerja nantinya jika sudah resmi diundangkan. 

“Kami mengharapkan keterbukaan informasi dan dan respon dari Badab Publik tingkat Pusat ke Komisi Informasi Pusat melakukan kewenangannya dengan arif dan masyarakat bisa terbuka mempelajarinya,” jelas Ricka.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info