Kelima, penguatan hak tersangka, terdakwa, korban dan saksi termasuk hak bantuan hukum, pendampingan advokat, dan peradilan yang adil. Keenam, penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana. Pendampingan advokat bagi tersangka atau terdakwa di setiap tahap pemeriksaan. Kewajiban negara memberikan bantuan hukum bagi pihak tertentu dan perlindungan advokat.
Ketujuh, pengaturan restorative justice (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai pengadilan. Kedelapan, perlindungan khusus terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia. Kewajiban aparat melakukan asesmen kebutuhan khusus, sarana dan prasarana pemeriksaan yang ramah dan aksesibel.
Kesembilan, penguatan penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan. Termasuk pendamping, penerjemah juru bahasa isyarat. Kewajiban asesmen aparat dalam tahap penyelidikan sampai persidangan. Kesepuluh, perbaikan pengaturan upaya paksa untuk melindungi HAM dan due process of law. Termasuk pembatasan waktu, syarat penetapan, dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan atas tindakan aparat hukum.
Kesebelas, pengenalan mekanisme baru dalam hukum acara pidana baru, pengakuan bersalah atau plea bargaining (PA), bagi terdakwa yang kooperatif, dengan imbalan keringanan hukuman. Penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi pelaku tindak pidana korporasi. Kedua belas, pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi tata cara pemeriksaan pada setiap tahap prosees hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan putusan.
“Diatur mekanisme perjanjian penundaan penuntutan, pelaksanaan pidana tambahan korporasi. Pengaturan ini ditujukan agar ada aturan lebih tegas untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap pidana dilakukan korporasi,” timpal Bimantoro.
Ketiga belas, pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi lebih tegas sebagai hak hukum korban dan pihak yang dirugikan karena kesalahan prosedur, atau kekeliruan penegakan hukum. Keempat belas, modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan fungsi penyidikan, penuntutan dan pemasyarakatan.
“Panja berharap agar RUU KUHAP dapat disepakati pada pembicaraan tingkat pertama untuk selanjutnya dibawa ke tingkat kedua untuk disetujui menjadi UU,” harap legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur 8 itu.
