Sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi berharap RUU KUHAP dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Sebagai landasan yuridis penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam perjalanan 4 dekade sejak terbit UU 8/1981 terjadi perubahan nilai-nilai hukum, sosial, dan revolusi teknologi yang berdampak besar pada sistem peradilan pidana.
Kejahatan lintas negara, siber, ekonomi modern, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM menuntut adanya KUHAP modern, adaptif dan berkeadilan. Tuntutan masyarakat terhadap proses hukum akuntabel, efisien, dan menghormati HAM semakin kuat. RUU Kuhap memuat berbagai hal penting seperti penguatan HAM, digitalisasi proses hukum, pengakuan bukti elektronik, dan pengawasan ketat upaya paksa, penetapan tersangka, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Selain RUU KUHAP memperkenalkan konsep PA dan DPA, memperluas RJ, mempertegas pidana korporasi, memperkuat peran advokat dan selaraskan seluruh mekanisme hukum acara dengan KUHP Nasional agar hukum pidana materiil dan formil selaras. Proses penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara partisipatif dan terbuka melibatkan banyak pihak seperti akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU KUHAP di tingkat pertama untuk dilanjutkan ke tingkat kedua untuk disahkan dalam paripurna DPR,” tutupnya.
















