Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah secara kompak membantah argumentasi Lily Wahid, pemohon pengujian UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Adik mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu memang sedang mempersoalkan ketentuan rangkap jabatan dalam UU Kementerian Negara.
Menurut Lily, banyaknya menteri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik bisa membuat pelayanan publik terganggu. Selain itu, Parpol yang dipimpin oleh si menteri tersebut juga akan terbengkalai. Hal ini, telah menimpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tempat Lily bernaung. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memang merangkap jabatan sebagai Menakertrans.
Wakil dari Pemerintah, Mualimin Abdi menilai bahwa argumen pelayanan publik dapat terbengkalai perlu dibuktikan lebih lanjut. Caranya adalah memanggil para menteri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Parpol itu ke ruang sidang MK. “Kami usulkan agar majelis hakim konstitusi memanggil para menteri-menteri itu,” ujarnya, Kamis (18/2).
Mualimin mengatakan penjelasan UU Kementerian Negara memang menyebutkan bahwa menteri harus profesional dan mengutamakan pelayanan publik dengan baik. “Kita perlu meminta keterangan mereka, apakah rangkap jabatan sebagai ketua parpol membuat dia terganggu melayani publik atau tidak. Supaya clear,” tutur pejabat pada Departemen Hukum dan HAM ini.
Sekedar mengingatkan, menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol bukan hanya Muhaimin. Ketua PPP Suryadarma Ali merangkap sebagai Menteri Agama dan Ketua PAN Hatta Rajasa merangkap sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki mengatakan akan memikirkan usulan Mualimin ini. Tentunya setelah mendiskusikannya dengan hakim konstitusi yang lain. “Nanti kami pertimbangkan apakah dipanggil atau tidak,” ujarnya.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar melihat larangan rangkap jabatan ketum parpol menjadi menteri dalam UU Kementerian Negara baru sebatas himbauan. Penjelasan umum pada paragraf 8 dalam UU Kementerian Negara memang menyebutkan ‘Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik’.
Meski baru sekedar saran, Akil memuji tradisi yang dipraktekan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Para pengurus PKS yang menjabat sebagai menteri atau pejabat negara lain biasanya mundur secara sukarela menjadi pengurus,” ujarnya. Salah satunya adalah Tiffatul Sembiring yang mundur sebagai Presiden PKS begitu ditetapkan sebagai Menkominfo.
Legal Standing
DPR dan Pemerintah juga mempersoalkan legal standing atau kedudukan hukum Lily Wahid dalam pengujian UU Kementerian Negara ini. Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mempertanyakan kerugian konstitusional Lily terhadap rangkap jabatan menteri dan Ketua Umum Parpol.
Pada sidang sebelumnya, Panel Hakim Konstitusi memang juga pernah menanyakan pertanyaan serupa. Lily menegaskan bahwa kerugian terhadap rangkap jabatan adalah PKB terus menerus dilanda perpecahan. Hal ini dimulai dari masa Ketua Umum dijabat oleh Alwi Shihab yang merangkap jabatan menjadi menteri.
Lily Wahid menguji Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara. Ketentuan itu berbunyi ‘Menteri Negara dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau, c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'.
MK diminta menafsirkan ketentuan huruf c itu sebagai partai politik sehingga rangkap jabatan menteri dan ketua umum parpol otomatis harus dilarang.
















