LPBHNU Malang meraih akreditasi organisasi bantuan hukum dari Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode 2025—2027. Pelatihan paralegal angkatan ke-1 digelar tahun 2022, selanjutnya angkatan ke-2 pada tahun 2023, angkatan ke-3 tahun 2025, dan kali ini angkatan ke-4 pada tahun 2026.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat hadir pula memberi sambutan. Ia ikut memberi dukungan dengan menyediakan kantornya di Balai Kota Malang sebagai lokasi pelatihan. “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Malang atas komitmen dan inisiatifnya menyelenggarakan pelatihan paralegal,” kata Wahyu Hidayat.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasinya untuk LPBHNU Malang dalam sambutan pembukaan Pelatihan Paralegal Santri Angkatan IV LPBHNU Malang. Foto: NEE
Secara pribadi Wahyu menilai program penyediaan paralegal kompeten sebagai wujud implementasi semangat santri melalui kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan nyata di masyarakat. “Salah satunya turut membantu persoalan hukum dan akses keadilan. Semoga pelatihan ini melahirkan paralegal santri yang amanah, kompeten serta mampu memberikan manfaat nyata,” ujarnya menambahkan.
Peserta dan penyelenggara Pelatihan Paralegal Santri Angkatan IV LPBHNU Malang berfoto bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat (berbaju putih di tengah baris terdepan) beserta jajaran pejabat Balai Kota Malang. Foto: NEE
Tak hanya membekali paralegal LPBHNU Malang dengan AIlex sebagai “amunisi” baru, LPBHNU Malang juga meluncurkan dua sistem elektronik sebagai langkah digitalisasi layanan bantuan hukum. Keduanya adalah web Sistem Informasi dan Bantuan Hukum (SIMBA) dan aplikasi Sistem Elektronik Manajemen dan Tata Kelola Administrasi (SENTRA). Teknologi ini dikembangkan bekerja sama dengan Tim Doktor Mengabdi Universitas Brawijaya yang didukung Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya.
