Asludin mengaku tak ambil pusing dengan pencabutan surat kuasa yang ditunjukkan Muanas. Ia tetap berpegang pada kontrak yang dikeluarkan Kedubes Arab Saudi, negara asal terdakwa Al-Khelawe Ali Abdullah. Hingga sidang berlangsung, kontrak tersebut belum dicabut. “Tidak tahulah, dan tidak ada pencabutan. Sampai sekarang Kedutaan tidak pernah membatalkan kontrak dengan saya,” ujarnya.
Tudingan bahwa ia mengaku-ngaku sebagai bagian dari TPM Pusat juga ditepis Asludin. Menurut dia, TPM tak memiliki struktur. Sehingga masing-masing daerah yang membutuhkan bantuan hukum dapat membentuk TPM sendiri. Asludin menambahkan, TPM pertama kali dibentuk saat terjadi kerusuhan Poso. Alhasil TPM Sulawesi Tengah kerap melakukan pembelaan terhadap muslim di wilayah tersebut yang tersandung perbuatan tindak pidana. Sejak itu, TPM Sulawesi Tengah kerap dimintai bantuan untuk melakukan pembelaan, khususnya dalam tindak pidana terorisme. “Sampai sekarang saya pakai TPM Sulteng dan tidak ada hubungan dengan mereka,” pungkasnya.
Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebenarnya sudah memberikan panduan yang jelas tentang hubungan seorang advokat dengan teman sejawat. Hubungan antaradvokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling memercayai. Seorang advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Apabila seorang klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula. Advokat baru tersebut juga berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada kepada advokat semula.
