(Baca juga: Perpres Reforma Agraria Telah Terbit, Begini Isinya).
Selanjutnya, tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan. Tanah timbul, menurut Ikhsan bentuknya bisa berupa tanah hasil reklamasi atau yang terbentuk secara alamiah.
Berikutnya, tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan, tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai Tora atau tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.
Tanah yang menjadi objek agraria juga meliputi tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi. Terakhir, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi.
Sebelumnya wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal, Sandrayati Moniaga, mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dia mengingatkan agar pelaksanaan Perpres sejalan dengan amanat Ketetapan MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Menurut Sandra pelaksanaan reforma agraria harus dimulai dengan menyelesaikan konflik agraria. Pemerintah perlu mencatat semua konflik agraria dan menyelesaikannya. “Jika itu tidak dilakukan maka reforma agraria akan menimbulkan konflik baru,” katanya.
Selaras itu Sandra juga menyambut baik Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres itu pada intinya pemerintah melakukan moratorium terhadap perizinan baru perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Mengingat konflik agraria terjadi bukan saja di perkebunan kelapa sawit, Sandra mengusulkan moratorium serupa juga dilakukan untuk seluruh perizinan sektor SDA seperti pertambangan.
Dalam pelaksanaan reforma agraria, Sandra mengingatkan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi itu penting mengingat izin di sektor SDA tidak hanya diterbitkan oleh pemerintah pusat tapi juga daerah. Tumpang tindih perizinan menjadi salah satu sebab terjadinya konflik agraria. Lembaga penyelesaian konflik agararia harus ada di setiap daerah.
Sandra mencatat sedikitnya tiga langkah yang perlu dilakukan setelah Perpres Reforma Agraria terbit. Pertama, pemerintah perlu segera menyiapkan tanah obyek reforma agraria (Tora). Kedua, kelompok masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria harus berorganisasi. Ketiga, sertifikat yang diterbitkan bukan hanya individu atau komunal, masyarakat hukum adat butuh pengakuan atas tanah ulayat. “Perpres menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat proses pelaksanaan reforma agraria,” urainya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, berharap Perpres ini mampu mempercepat pelaksanaan reforma agraria secara tepat dan cepat dalam menentukan subjek dan objek serta penyelesaian konflik. “Ujungnya, Perpres ini harus mampu menjadi jembatan untuk menjawab ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
















