Misalnya, reformasi hukum acara perdata secara komprehensif untuk mempercepat adopsi sistem persidangan elektronik (e-Court) dan prosedur gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah UU. Selanjutnya, memberi kewenangan kepada MA untuk mengatur sebagian untuk memastikan sistem peradilan bisa mendukung kemudahan berusaha (easy doing bussiness).
“Perlu juga reformasi sistem eksekusi perdata meliputi penciptaan ekosistem penguatan eksekusi perdata, pengaturan penguatan institusional pelaksanaan eksekusi dan prosedur eksekusi untuk membantu masyarakat memperoleh hak-hak yang timbul dari putusan pengadilan perdata,” ujarnya.
Dia pun mendorong reformasi hukum kepailitan yang meliputi penguatan institusi kepailitan yang ada untuk memastikan sistem pengurusan dan pemberesan boedoel harta pailit yang transparan, akuntabel, dan efektif. Didalamnya termasuk menjaga profesionalisme kurator, tersedianya ketentuan kepailitan yang mendukung UMKM agar prosedur kepailitan dan PKPU benar-benar bisa bermanfaat bagi penyelesaian sengketa utang-piutang.
“Lalu, menuntaskan transisi protokol persidangan secara elektronik pada seluruh jenis perkara dengan melakukan uji coba persidangan elektronik pada perkara perdata dan pidana,
Memperkuat sidang jarak jauh
Ketua Pengadilan Federal Australia, H.E. James L.B Allsop mengaku pengadilan federasi Australia beserta pengadilan negara bagian mengambil keputusan untuk menghentikan hampir semua persidangan secara langsung (tatap muka) akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pihaknya memperkuat persidangan jarak jauh (secara online, red). “Berbagai aplikasi teknologi kami gunakan untuk menunjang persidangan jarak jauh. Kami menutup pengadilan dan membatasi kehadiran fisik di ruang pengadilan,” kata James dalam kesempatan yang sama.
Pihaknya, ke depannya akan memfokuskan beberapa fitur sistem administrasi dan persidangan secara elektronik untuk meningkatkan akses layanan pengadilan menjadi bekerja lebih baik ke depannya. “Pengadilan juga memaksimalkan sumber daya manusia, seperti para hakim dan panitera di beberapa negara bagian di Australia untuk mempersiapkan kemungkinan banyaknya sengketa yang terjadi ke depannya,” ujarnya.
Menurutnya, teknologi bekerja lebih efisien dalam penyelesaian sengketa. Jika dijalankan berjalan efektif akan meningkatkan kepercayaan publik dalam segi pelayanan dan hakim yang menyidangkan. “Namun, bagi para pihak yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki alat canggih untuk persidangan jarak jauh, itu harus tetap diakomodir agar mereka tetap memperoleh keadilan,” kata dia.